• Berita
  • Tutur
  • UMKM
  • Gaya Hidup
  • Sport
  • Video
Senin, 8 Juni 2026
No Result
View All Result
SATUJABAR
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media
No Result
View All Result
SATUJABAR
No Result
View All Result

Pj Gubernur Tak Boleh Rangkap Jabatan

Editor
Senin, 26 September 2022 - 01:34
Pj gubernur

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Babel, Kamis (22/9/2022). Foto: Jiwa/nvl (dpr.go.id)

BANDUNG: Pj Gubernur tidak boleh merangkap jabatan supaya ada titik fokus dalam menjalankan kewenangan kepala daerah.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat kunjungan bersama rombongan Komisi II ke Provinsi Bangka Belitung.

RelatedPosts

Sadis! Pemuda di Bandung Dibacok Begal, Sepeda Motor Dibawa Kabur

DPR dan Pemerintah Percepat Perbaiki Tata Kelola Ekspor

Operasi Patuh Lodaya 2026 Ditunda

Menurutnya, Pejabat Gubernur yang rangkap jabatan menjadi maladministrasi. Pihaknya akan membahas hal ini dengan Kementerian Dalam Negeri.

Persoalan ini diketahui setelah Pejabat Gubernur Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin yang juga merupakan Dirjen Mineral Batubara Kementerian ESDM  tak hadir dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI.

“Kalau ada Penjabat masih menjabat di tempat asalnya itu menjadi maladministrasi. Ini akan kami bawa nanti, dalam rapat dengan Kemendagri, supaya dievaluasi itu. Dia harus memilih Pj atau tetap. Tadi saya tanya, pak gubernur tidak hadir itu kemana? Ke Jakarta, sudah berapa lama? Sudah seminggu, ngapain? Urusan kedirjenannya. Loh masih dirjen toh sampai sekarang? Saya kaget saja. Ini akan kita minta klarifikasi,” tegas Junimart, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Babel, Kamis (22/9/2022).

Untuk meminta penjelasan soal jabatan Ridwan Djamaluddin, Komisi II DPR RI akan berkirim surat ke Kementerian ESDM RI.

“Kita akan bersurat kepada (Kementerian) ESDM. Apakah betul dirjen ini masih aktif sebagai dirjen, padahal sudah jadi Pj,” ungkap Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini.

Menurutnya, untuk menanggapi masalah ini Menteri Dalam Negeri harus mengambil sikap bila Pj Gubernur suatu daerah masih ada yang rangkap jabatan.

“Pak Menteri harus mengambil sikap, ya tentu kita akan menegur Mendagri. Kan sebelum menjadi Pj Gubernur masuk proses yang ketat, diputuskan Presiden. Setahu saya, dan saya belum pikun-pikun juga, ada syarat-syarat tidak boleh rangkap jabatan,” jelas Junimart.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Naziarto yang hadir mewakili Pj Gubernur dalam Rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI itu enggan untuk memberikan komentar saat ditanyakan terkait rangkap jabatan Pj Gubernur Banga Belitung.

Tags: junimart girsangpj gubernur

Related Posts

Ilustrasi aksi begal.(Foto:Istimewa).

Sadis! Pemuda di Bandung Dibacok Begal, Sepeda Motor Dibawa Kabur

Editor
8 Juni 2026

SATUJABAR, BANDUNG--Aksi begal sadis kembali menyasar korbannya, setelah seorang pemuda di Kota Bandung, Jawa Barat, dibacok kemudian sepeda motornya dibawa...

shadow team

DPR dan Pemerintah Percepat Perbaiki Tata Kelola Ekspor

Editor
8 Juni 2026

SATUJABAR, JAKARTA - DPR bersama pemerintah kini tengah membahas sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya ini dilakukan...

Ilustrasi tilang melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).(Foto:Istimewa).

Operasi Patuh Lodaya 2026 Ditunda

Editor
8 Juni 2026

SATUJABAR, BANDUNG--Pelaksanaan Operasi Patuh Lodaya 2026 di wilayah hukum Polda Jawa Barat, ditunda. Operasi Patuh Lodaya 2026, yang sedianya dijadwalkan...

Pertumbuhan ekonomi cadangan devisa,ekonomi jabar triwulan

Cadangan Devisa Indonesia Akhir Mei 2026 Turun

Editor
8 Juni 2026

SATUJABAR, JAKARTA - Cadangan devisa Indonesia akhir Mei 2026 tercatat 144,9 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir...

Gempa Sulut - Filipna.(Image: BMKG)

Gempa Sulut Magnitudo 7,7, BMKG: Tsunami Pascagempa Terdeteksi

Editor
8 Juni 2026

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis pemutakhiran peringatan dini tsunami menyusul gempa bumi tektonik kuat bermagnitudo 7,7...

Sebagian aset rampasan oleh KPK.(Foto: Dok. KPK)

Lelang Aset Rampasan oleh KPK 18 Juni Senilai Rp311 Miliar

Editor
8 Juni 2026

SATUJABAR, JAKARTA – Lelang aset rampasan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mencapai 108 aset rampasan hasil tindak pidana korupsi...

Category

  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Headline
  • Opini
  • Pilihan
  • Sport
  • Tutur
  • UMKM
  • Uncategorized
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media

© 2022 SATUJABAR.COM

No Result
View All Result
  • Berita
  • Tutur
  • UMKM
  • Gaya Hidup
  • Sport
  • Video

© 2022 SATUJABAR.COM

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.