SATUJABAR, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum perkembangan situasi dan penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia pada periode Senin (3/8) pukul 07.00 WIB hingga Selasa (4/8) pukul 07.00 WIB. Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah kejadian bencana meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir terjadi di beberapa daerah dan masih memerlukan penanganan terpadu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait.
Dikutip laman BNPB, kejadian pertama yang tercatat adalah karhutla di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Senin (3/8) sekitar pukul 06.30 WITA. Peristiwa tersebut diduga dipicu oleh percikan api pada vegetasi kering yang kemudian menyebar ke area lahan di Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang. Tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian ini.
Hasil kaji cepat sementara, sekitar 3 hektare lahan dilaporkan terbakar. BPBD Kabupaten Pinrang telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan melakukan penanganan bersama dengan unsur TNI, POLRI, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), masyarakat, dan pemerintah setempat. Sinergi lintas sektor tersebut terbukti dapat mempercepat upaya pemadaman sehingga api tidak meluas ke wilayah lain.
Berdasarkan kondisi mutakhir hingga Senin (3/8), api telah berhasil dipadamkan. Meski demikian, petugas tetap melakukan pemantauan di lokasi guna mengantisipasi munculnya titik api baru yang dapat dipicu oleh cuaca panas dan kondisi vegetasi yang masih kering.
Selain kejadian karhutla di Sulawesi Selatan, BNPB juga mencatat kejadian banjir yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat, petir, dan angin kencang mengakibatkan meluapnya Sungai Silaga-laga setelah tanggul sungai jebol pada Senin (3/8) sekitar pukul 10.30 WIB. Kenaikan debit air Sungai Aek Silaga-laga tersebut memicu banjir yang merendam wilayah Kelurahan Sipange dan Kelurahan Hutanabolon di Kecamatan Tukka, serta Kelurahan Lopian di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Akibat kejadian tersebut, sebanyak 50 kepala keluarga atau 150 jiwa terpaksa mengungsi, sementara sekitar 50 unit rumah terdampak banjir. Data korban dan kerusakan masih terus diperbarui oleh petugas di lapangan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah telah mendirikan tenda pengungsian di Lingkungan II, Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka. Warga yang mengalami trauma akibat banjir juga dievakuasi ke Gereja HKI Lama di lingkungan yang sama.
Sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga terdampak, pemerintah daerah juga terus memperkuat penanganan darurat melalui asesmen dan koordinasi lintas instansi. BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan asesmen, kaji cepat, dan monitoring di seluruh lokasi terdampak banjir. Penanganan bencana ini juga mengacu pada Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 511/BPBD/2026 tentang Perpanjangan Kedua Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor yang berlaku mulai 29 Juni hingga 25 Desember 2026.
Dalam mendukung penanganan tersebut, BNPB turut memberikan pendampingan teknis dan melakukan pemantauan langsung terhadap langkah-langkah pengendalian banjir di lapangan. Tim BNPB pada Senin (3/8) melakukan monitoring langsung terhadap pekerjaan normalisasi Sungai Sigala-gala serta pembangunan tanggul tanah menggunakan jumbo bag di Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka. Selain itu, tim juga melaksanakan koordinasi lapangan dan pendampingan teknis bersama BPBD, camat, dan lurah setempat guna mempercepat penanganan di wilayah terdampak.
Upaya tersebut akan terus berlanjut pada hari berikutnya melalui koordinasi dan percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Pada Selasa (4/8), Tim BNPB dijadwalkan melaksanakan rapat koordinasi bersama Asisten I di Kantor Kelurahan Sipange, melakukan pendampingan administrasi dokumen Pra Hibah Bantuan Logistik dan Peralatan, serta melanjutkan monitoring pekerjaan perkuatan tebing sungai sepanjang sekitar 400 meter. Hingga saat ini, progres penyusunan tanggul telah mencapai 47 jumbo bag.
Selain pekerjaan yang sedang berlangsung, sejumlah langkah lanjutan juga telah disiapkan guna memperkuat perlindungan kawasan permukiman dari ancaman banjir susulan. Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Tengah akan melanjutkan normalisasi bagian hulu sungai, sementara Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara akan memobilisasi alat berat tambahan untuk normalisasi bagian hilir Sungai Sigala-gala. BNPB juga mengupayakan perkuatan tebing sungai melalui penyusunan sekitar 1.000 jumbo bag sepanjang kurang lebih 400 meter, serta merencanakan penambahan 4.000 jumbo bag yang akan digeser dari Kabupaten Luwu setelah proses koordinasi selesai.
Meskipun berbagai upaya terus dilakukan, pelaksanaan pekerjaan dilapangan masih menghadapi sejumlah kendala akibat faktor cuaca. Curah hujan yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari menghambat pekerjaan normalisasi sungai dan pembangunan tanggul. Derasnya hujan juga menyebabkan debit Sungai Silaga-laga kembali meningkat sehingga menggerus tebing sungai yang berada dekat dengan permukiman warga.
Walaupun demikian, kondisi banjir di sebagian besar wilayah terdampak mulai menunjukkan perkembangan yang membaik. Berdasarkan kondisi terkini hingga Senin (3/8), genangan banjir telah surut. Namun, cuaca di lokasi masih diguyur hujan dengan intensitas sedang. Warga mulai membersihkan rumah masing-masing dari sisa lumpur dan material banjir sebelum kembali ke lokasi pengungsian apabila diperlukan. BNPB bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan serta memperkuat langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko banjir susulan.
Selain kejadian banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, BNPB juga menerima laporan karhutla yang terjadi di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Tojo, Kecamatan Tojo, pada Senin (3/8) sekitar pukul 10.01 WITA. Berdasarkan laporan yang diterima BPBD Kabupaten Tojo Una-Una, kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan perkebunan yang dilakukan tanpa pengawasan sehingga api dengan cepat merambat ke area sekitarnya.
Akibat kejadian tersebut, sekitar 20 hektare lahan terdampak kebakaran. Hingga saat ini tidak terdapat laporan korban jiwa. Meski demikian, upaya penanganan terus dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain serta meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
Menindaklanjuti laporan tersebut, BPBD Kabupaten Tojo Una-Una segera berkoordinasi dengan instansi terkait serta melakukan asesmen dan kaji cepat untuk mengetahui kondisi di lapangan. Bersama unsur gabungan, petugas juga terus melaksanakan upaya pemadaman dan pengendalian api agar situasi dapat segera dinyatakan aman.
Penanganan kebakaran melibatkan BPBD Kabupaten Tojo Una-Una, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Polres, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat setempat. Sinergi seluruh unsur di lapangan menjadi faktor penting dalam mempercepat proses pemadaman sekaligus mengantisipasi potensi penyebaran api.
Berdasarkan kondisi mutakhir hingga Senin (3/8), proses pemadaman masih berlangsung dan situasi kebakaran telah terkendali. Petugas tetap melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan tidak muncul titik api baru yang berpotensi menyebabkan kebakaran kembali meluas.
Menghadapi berbagai kejadian bencana yang terjadi di sejumlah daerah tersebut, BNPB mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan sesuai dengan potensi ancaman di wilayah masing-masing. Masyarakat diimbau untuk memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari instansi berwenang, menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Bagi masyarakat yang bermukim di sekitar daerah aliran sungai maupun wilayah rawan bencana lainnya, segera lakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman apabila terjadi peningkatan debit air, muncul retakan tanah, atau kondisi lain yang berpotensi membahayakan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk meminimalkan risiko serta mempercepat penanganan bencana demi melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan lingkungan.
