BANDUNG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul ditemukannya sejumlah kekurangan sanitasi dan tata kelola dapur pada salah satu SPPG di Kecamatan Mandalajati.
Temuan tersebut menjadi bagian dari langkah preventif Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk memastikan keamanan pangan bagi para penerima manfaat program MBG.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam mengatakan, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan kasus keracunan makanan maupun gangguan kesehatan yang berasal dari makanan yang diproduksi SPPG tersebut. Namun, terdapat sejumlah aspek sanitasi dan fasilitas yang masih harus diperbaiki agar memenuhi standar kesehatan lingkungan.
Menurut Sony, salah satu temuan berada pada area dapur yang digunakan sebagai sarana produksi makanan. Sebagian ruangan masih terbuka tanpa plafon sehingga dinilai belum memenuhi standar penataan ruang yang ideal untuk produksi makanan.
Selain itu, penyimpanan bahan pangan juga memerlukan penataan ulang agar jarak antara bahan dengan dinding, lantai, dan langit-langit sesuai ketentuan.
“Ruang penyimpanan bahan makanan basah juga ditemukan bangkai kecoa. Jadi memang aspek kebersihannya masih perlu diperbaiki,” ujar Sony, Selasa 15 September 2026 dilansir laman Pemkot Bandung.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut belum menimbulkan kasus kesehatan. Namun jika dibiarkan, dapat meningkatkan risiko tumbuhnya bakteri yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan pada makanan yang diproduksi.
Selain itu, Dinkes juga menemukan ruang pencucian peralatan yang belum menggunakan material dinding kedap air sebagaimana standar fasilitas pengolahan makanan. Berbagai kekurangan tersebut telah menjadi catatan yang harus segera dibenahi oleh pengelola SPPG.
Meski demikian, Sony memastikan pengawasan tidak berhenti pada tahap pemeriksaan awal. Dinkes Kota Bandung telah melakukan kunjungan ulang dan menemukan adanya sejumlah perbaikan yang mulai dilakukan oleh pengelola, meskipun belum seluruh rekomendasi dapat dipenuhi.
“Ada perbaikannya walaupun sedikit, belum semuanya. Yang penting harus ada perbaikan karena rekomendasi sudah diberikan dan operasional masih berjalan,” katanya.
Sony menuturkan, pengawasan terhadap SPPG dilakukan secara rutin. Dinkes melalui sanitarian puskesmas melaksanakan survei dan pemantauan setiap pekan, umumnya setiap hari Sabtu. Selain itu, pihak pengelola SPPG juga kerap mengundang petugas kesehatan lingkungan untuk memberikan pendampingan langsung di lapangan.
Sejauh ini, Dinkes belum menerima laporan adanya permasalahan serupa pada SPPG lain di Kota Bandung. Menurut Sony, secara umum pengelolaan SPPG yang beroperasi di Kota Bandung berjalan baik, meskipun pengawasan tetap dilakukan secara ketat sebagai langkah antisipasi.
Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan terdapat tiga SPPG yang saat ini masuk dalam pengawasan khusus Pemerintah Kota Bandung, yakni satu SPPG di Kecamatan Mandalajati dan dua SPPG di Kecamatan Lengkong.
Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh aspek keamanan pangan, pengelolaan sampah, hingga penempatan makanan sesuai standar yang berlaku.
Farhan mengatakan, langkah pengawasan tersebut bersifat preventif agar Kota Bandung terhindar dari kasus gangguan kesehatan akibat makanan MBG yang sempat terjadi di sejumlah daerah lain.
Ia memastikan pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan tidak ragu mengambil tindakan lebih tegas apabila pengelola tidak melakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan.
