BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial. Namun, ketersediaan lahan menjadi kendala utama dalam merealisasikan proyek ini di wilayah Kota Bandung.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa pihak Kemensos meminta lahan seluas lima hektare untuk pembangunan tersebut. Sayangnya, ketersediaan lahan di Bandung terbatas, terutama karena kondisi geografis wilayah perkotaan.
“Kita diminta untuk menghibahkan 5 hektare. Tidak ada 5 hektare mah. Kita adanya maksimum 2 hektare,” ujar Farhan saat ditemui di Balai Kota Bandung, Senin (21/4) melalui keterangan resmi.
Sebagai solusi, Farhan menyebutkan bahwa konsep pembangunan akan menyesuaikan kondisi lahan yang tersedia, salah satunya dengan membangun gedung bertingkat. “Kelihatannya gedungnya harus bertingkat. Bahwa tanahnya jadi tidak memenuhi, ya kita bahas aja,” tambahnya.
Sekolah Rakyat ini mengusung konsep “satu atap”, di mana semua jenjang pendidikan tersedia dalam satu kompleks. Program ini dikhususkan untuk anak-anak dari keluarga penerima bantuan sosial yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Sekolah Rakyat itu satu atap semuanya. Ada khusus untuk mereka yang layak mendapatkan bantuan sosial. Pembangunannya semua oleh Kementerian Sosial, kita hanya menyediakan lahan,” jelas Farhan.
Proses pemilahan warga penerima manfaat akan dilakukan oleh Kemensos berdasarkan data resmi. Farhan menyebut Kota Bandung termasuk yang terbaik dalam pembaruan data DTKS sejauh ini.
Ia juga menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat berbeda dengan program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) yang selama ini berjalan. “Kalau RMP beda lagi. Itu programnya untuk bantu siswa di sekolah swasta yang butuh bantuan, misalnya untuk tebus ijazah atau biaya lainnya,” pungkasnya.
