SATUJABAR, BANDUNG–Keracunan massal dialami ratusan siswa usai menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah di Jawa Barat. Kasus keracunan siswa yang terjadi di Kabupaten Cuanjur, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya, disesalkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, yang menyatakan prihatin dan minta maaf.
Kasus keracunan massal di Kabupaten Cianjur, menimpa 36 siswa, pada Kamis (11/9/2025). Korban keracunan lebih besar di Kabupaten Garut, dialami 569 siswa, terjadi Selasa (16/09/2025).
Para siswa mengalami keracunan setelah menyantap menu yang disediakan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para korban dilarikan ke Puskesmas dan Rumah Sakit.
Kasus terbaru terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, menimpa siswa Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Cikalong. Jumlah siswa keracunan usai menyantap menu program MBG, hinga Jum’at (19/09/2025), sebanyak 17 siswa menjalani perawatan di Puskesmas Cikalong dan klinik swasta.
Kasus keracunan massal siswa setelah menyantap menu program MBG, direspon Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman,nmengaku prihatin dan menyesalkan peristiwa keracunan siswa kembali terjadi di Jawa Barat.
Herman mengatakan, peristiwa keracunan dialami siswa setelah menyantap menu program MBG akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi kesehatan maupun manajemen pelaksanaan program.
“Kami prihatin dan menyesalkan dengan kejadian di beberapa kabupaten. Ini menjadi pembelajaran, yang harus diantisipasi dan dimitigasi ke depan, tidak boleh ada lagi kejadian serupa,” ujar Herman dalam keterangannya, Jum’at (19/09/2025).
Herman menegaskan, Pemprov Jabar sudah menugaskan Dinas Kesehatan segera mengidentifikasi penyebab keracunan. Pemeriksaan laboratorium untuk memastikan, keracunan disebabkan bakteri atau faktor lain.
“Kami sudah tugaskan Kadis Kesehatan mengecek kenapa sampai bisa terjadi lagi, sehingga bisa diidentifikasi penyebabnya. Ini catatan agar ke depan semua SPPG harus bisa menjamin soal kesehatan dengan uji laboratorium yang lebih ketat lagi,” tegas Herman.
Herman juga menekankan perlunya perbaikan di sisi manajerial. Dinas Sosial Jawa Barat diminta berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota, petugas BGN (Badan Gizi Nasiona), serta penyedia menu makanan MBG.
“Kami sudah tugaskan juga Dinas Sosial berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota,,petugas BGN, SPPG soal manajemen pengelolaan dapur di lapangan agar bisa optimal. Itu kan ada perencanaannya,” ungkap Herman.
Pemprov Jawa Barat akan mengadakan konsolidasi bersama pihak-pihak terkait. Konsolidasi membahas kronologi, SOP (standar operasional prosedur) pelaksanaan, hingga mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.
Herman mengakui pelaksanaan di lapangan belum optimal dan perlu pengawasan lebih ketat. Herman menyampaikan permintaan maaf Pemprov Jawa Barat kepada masyarakat terdampak, khususnya para siswa korban keracunan.
“Intinya makanan harus higienis, pengelolaan harus manajebel, perencanaan harus mantap. Disajikan apa, siapa yang memasak, bagaimana mengelolanya, semua harus jelas. SOP sebenarnya sudah tegas dari BGN, tinggal dikawal dan dilaksanakan secara baik di lapangan,” tutup Herman.
