BANDUNG – Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengungkapkan sejumlah evaluasi dan rencana perbaikan terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri di wilayah Jabar.
Pernyataan ini disampaikan Bey usai Rapat Pimpinan di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung, pada hari Rabu (24/7/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Bey menekankan pentingnya pelaporan perkembangan dan evaluasi PPDB tidak hanya secara tertulis, tetapi juga melalui laporan lisan dan presentasi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Saya menginginkan laporan tidak hanya dalam bentuk tertulis, tetapi juga disampaikan secara lisan dengan presentasi agar Pak Menteri dapat memahami situasi dengan lebih baik,” ujar Bey Machmudin dilansir jabarprov.go.id.
Anulir Siswa PPDB
Salah satu isu yang dibahas adalah terkait dengan pembatalan pendaftaran sebanyak 279 peserta, dari sebelumnya 277 pendaftar, karena diduga memanipulasi data tempat tinggal.
Bey juga mengungkapkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa 16 kecamatan di Jabar tidak memiliki sekolah menengah atas (SMA).
Bey menyoroti praktik pendaftaran dan tes di beberapa sekolah swasta favorit di Bandung pada bulan Januari, yang berakibat pada ketidakmungkinan pengembalian uang pendaftaran jika siswa diterima di PPDB sekolah negeri. Ia juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperbaiki dan mengawal sistem PPDB yang ada.
Selain itu, Bey menyinggung tentang ketentuan Kartu Keluarga (KK) yang belum berusia satu tahun. “Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengikuti proses baru, yang akan saya sampaikan bersama Kepala Dinas Pendidikan,” tambahnya.
Menanggapi isu penghapusan pemisahan jurusan IPA dan IPS di SMA, Bey menyatakan bahwa belum ada sosialisasi yang memadai dari Dinas Pendidikan Jabar. “Kami masih menunggu sosialisasi dari Kadisdik karena menurut Pak Menteri, implementasinya tidak semudah yang dibayangkan, sehingga sementara ini, kedua jurusan masih berjalan seperti biasa,” jelasnya.
Bey menegaskan komitmen Pemdaprov Jabar untuk meningkatkan transparansi dan kualitas dalam proses PPDB, serta memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
