JAKARTA – Kemenpar atau Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga merilis data statistik pariwisata 2025 yang mencakup 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan tiga Destinasi Pariwisata Regeneratif (DPR) yang diharapkan bisa menjadi rujukan bagi berbagai pihak dalam merancang pembangunan pariwisata yang semakin efektif, berdampak, dan berdaya saing.
Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji dalam peluncuran “Infografis Statistik Pariwisata Tahun 2025 di 10 DPP dan 3 DPR”, Jakarta, (20/8/2026).
Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji dalam peluncuran “Infografis Statistik Pariwisata Tahun 2025 di 10 DPP dan 3 DPR”, Kamis (20/8/2026), mengatakan publikasi tersebut merupakan bagian dari upaya Kemenpar menyediakan data statistik sektoral yang menggambarkan perkembangan berbagai indikator pariwisata di destinasi prioritas.
“Pembangunan pariwisata yang efektif dan berdaya saing tinggi harus didasarkan pada data yang akurat, lengkap, dan terkini. Data statistik adalah navigasi utama agar setiap rupiah dapat memberikan dampak yang terukur bagi perekonomian masyarakat,” kata Bayu Aji melalui keterangan resminya.
Sebanyak 10 DPP yang tercakup dalam publikasi tersebut meliputi Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Lombok-Gili Tramena, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai. Sementara tiga DPR meliputi Bali, Greater Jakarta, dan Kepulauan Riau.
“Infografis Statistik Pariwisata Tahun 2025 di 10 DPP dan 3 DPR” disusun oleh Biro Data dan Sistem Informasi Kemenpar melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Publikasi ini menyajikan potret komprehensif mengenai perkembangan pariwisata hingga tingkat destinasi.
Terdapat delapan indikator statistik yang disajikan, meliputi jumlah kunjungan dan rata-rata lama kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus), realisasi investasi pariwisata, jumlah tenaga kerja pariwisata, Produk Domestik Regional Bruto sektor akomodasi serta makan dan minum (PDRB akmamin), profil usaha akomodasi dan makan minum, serta profil usaha Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) komersial.
Data tersebut memberikan gambaran mengenai skala aktivitas pariwisata dan kontribusinya terhadap perekonomian di berbagai destinasi.
Di Destinasi Pariwisata Regeneratif Bali, misalnya, jumlah kunjungan wisman pada 2025 mencapai 7,04 juta dengan rata-rata lama tinggal 9,04 malam. Pada periode yang sama, realisasi investasi pariwisata di Bali tercatat mencapai Rp16,05 triliun.
Sementara di DPR Greater Jakarta, realisasi investasi pariwisata mencapai Rp23,74 triliun dengan jumlah kunjungan wisnus mencapai 293 juta.
Aktivitas wisata yang kuat juga terlihat di sejumlah destinasi prioritas. Di Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, jumlah kunjungan wisnus tercatat mencapai 56,19 juta, sedangkan di Bromo-Tengger-Semeru mencapai 50,89 juta kunjungan.
“Data-data ini tidak hanya menjadi catatan historis, melainkan pijakan kita dalam merancang langkah dan kebijakan yang lebih efektif di tahun-tahun mendatang,” ujar Bayu.
Bayu mengatakan penyusunan publikasi statistik melalui kolaborasi lintas sektor tersebut sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan Satu Data Indonesia (SDI) dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.
Dengan data yang semakin terstandardisasi dan terintegrasi, pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki rujukan yang sama dalam menyusun perencanaan, menentukan prioritas program, serta mengukur dampak pembangunan pariwisata terhadap masyarakat dan perekonomian daerah.
“Kolaborasi ini memastikan bahwa data yang disajikan memiliki standardisasi dan menjadi rujukan bersama bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Bayu.
Kepala Biro Data dan Sistem Informasi Kemenpar Nova Arisne menambahkan, peluncuran Infografis Statistik Pariwisata di 10 DPP dan 3 DPR Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya Kemenpar memperkuat tata kelola data pariwisata, khususnya dalam menyediakan data yang akurat dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan.
“Data memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan pariwisata. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan data statistik pariwisata menjadi salah satu hal yang terus kami upayakan,” kata Nova.
Menurut Nova, ketersediaan data yang berkualitas menjadi semakin penting seiring dengan kebutuhan pembangunan pariwisata yang lebih tepat sasaran. Data tidak hanya diperlukan untuk membaca perkembangan sektor, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan mengevaluasi dampak program di setiap destinasi.
Peluncuran infografis statistik tersebut kemudian dirangkai dengan Lokakarya Data Statistik Pariwisata di 10 DPP dan 3 DPR Triwulan I Tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan koordinasi dan sinkronisasi data antarpemangku kepentingan.
“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarinstansi, sekaligus memastikan tersedianya data pariwisata yang berkualitas, konsisten, dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan dukungan yang lebih kuat bagi perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan pariwisata,” ujar Nova.
Melalui penguatan tata kelola dan integrasi data, Kemenpar berharap pembangunan pariwisata di berbagai destinasi semakin terukur dan tepat sasaran. Data yang akurat juga diharapkan dapat membantu pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya mengembangkan potensi destinasi sekaligus memperbesar manfaat pariwisata bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
