Titik hotspot turun paling signifikan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Di Kalbar turun menjadi 82 titik pada 20 Agustus atau berkurang 702 titik. Di Kalteng, turun jadi 22 titik atau berkurang 672 titik.
JAKARTA – Kementerian Kehutanan mencatat penurunan jumlah titik panas atau hotspot secara nasional dalam dua hari terakhir. Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, jumlah hotspot turun dari 2.170 titik pada 19 Agustus menjadi 950 titik pada 20 Agustus 2026.
Dilansir laman Kementerian Kehutanan, data tersebut bersumber dari pemantauan Satelit Terra-Aqua NASA pada tingkat kepercayaan menengah dan tinggi (medium dan high confidence level), yang dihimpun hingga pukul 23.59 WIB setiap harinya. Dengan basis pemantauan yang sama, jumlah hotspot nasional berkurang sebanyak 1.220 titik atau sekitar 56,2 persen dalam satu hari.
Penurunan paling signifikan terpantau di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Barat, jumlah hotspot turun dari 784 titik pada 19 Agustus menjadi 82 titik pada 20 Agustus atau berkurang 702 titik. Di Kalimantan Tengah, jumlahnya turun dari 694 menjadi 22 titik atau berkurang 672 titik.
Penurunan juga terjadi di Kalimantan Selatan, dari 85 titik pada 19 Agustus menjadi 12 titik pada 20 Agustus atau berkurang 73 titik. Secara keseluruhan, jumlah hotspot di ketiga provinsi tersebut turun dari 1.563 menjadi 116 titik atau berkurang sekitar 92,6 persen dalam satu hari.
Penurunan tersebut merupakan perkembangan positif dalam pemantauan karhutla. Namun, kondisi ini belum menunjukkan bahwa seluruh kebakaran telah padam ataupun risiko karhutla telah berakhir.
Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi sensor satelit dan tidak selalu identik dengan kejadian kebakaran. Hasil pemantauan dapat dipengaruhi waktu lintasan satelit, tutupan awan, kondisi atmosfer, dan kemampuan sensor mendeteksi panas pada saat pengamatan. Karena itu, informasi hotspot tetap ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan.
Kewaspadaan masih diperlukan karena kondisi cuaca kering tetap mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia. Berdasarkan informasi BMKG yang diperbarui pada 21 Agustus 2026, sebanyak 535 Zona Musim atau 76,5 persen wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. Curah hujan kategori rendah mendominasi 90,79 persen wilayah, sedangkan 87,28 persen wilayah mengalami sifat hujan bawah normal.
Kondisi tersebut berlangsung sejalan dengan El Niño yang telah mencapai intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole atau IOD yang berada dalam fase positif. Secara umum, kedua fenomena tersebut mendukung berkurangnya curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan serta karhutla, meskipun hujan lokal masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.
Berdasarkan pantauan citra Satelit Himawari-9 BMKG pada 19 Agustus 2026, sebaran asap terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatra bagian tengah dan selatan serta Kalimantan. Sebagian sebaran asap terbawa oleh pola angin hingga meluas ke wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk mempertahankan kesiapsiagaan meskipun jumlah hotspot mengalami penurunan.
Kementerian Kehutanan terus memperkuat pengendalian karhutla melalui koordinasi bersama BMKG, BNPB, BPBD, TNI, Polri, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, dan masyarakat.
Upaya pengendalian dilakukan melalui pemantauan hotspot, patroli terpadu, verifikasi lapangan, pemadaman darat dan udara, peningkatan kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana, serta respons cepat di wilayah rawan. Pemantauan dilakukan secara berkala karena jumlah dan persebaran hotspot dapat berubah mengikuti waktu observasi satelit dan kondisi atmosfer.
Kementerian Kehutanan meminta masyarakat dan seluruh pelaku usaha untuk tidak membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar. Aktivitas yang dapat memicu api juga perlu dihindari, terutama di kawasan gambut, semak belukar, dan wilayah yang mengalami kondisi kering berkepanjangan.
Perkembangan hotspot dan situasi karhutla dapat dipantau melalui Sistem Pemantauan Karhutla SiPongi di https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id/.
