PENAJAM PASER UTARA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Bukit Tengkorak, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Senin (14/9). Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus memastikan penanganan karhutla berjalan secara terpadu.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melihat kondisi kawasan yang terdampak karhutla serta perkembangan penanganan yang dilakukan oleh unsur gabungan di lapangan.
Kepala BNPB menyampaikan bahwa kondisi karhutla di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ketiga provinsi tersebut menjadi wilayah prioritas penanganan karhutla karena setiap tahun menghadapi kejadian kebakaran dengan skala yang besar.
“Untuk Kalimantan Timur ini relatif lebih baik kondisinya dibandingkan tiga provinsi yang saya sampaikan tadi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Memang sudah ada sekitar 4.000 lebih hektare yang terbakar di Kaltim sampai hari ini,” ujar Suharyanto dikutip dari laman BNPB.
Ia menjelaskan, penanganan karhutla di Kalimantan Timur terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Pada hari sebelumnya, lebih dari 700 hektare area telah berhasil ditangani melalui operasi pemadaman oleh satuan tugas darat dan dukungan udara. Sementara pada Senin (14/9), masih terdapat sekitar 300 hektare area yang dalam proses penanganan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur.
“Dari sekitar 300 hektare ini, sebagian ada di IKN, kawasan IKN. Ada empat titik tadi kita dengar laporannya yang masih dipadamkan terus,” kata Suharyanto.
Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Timur. Kepala BNPB menyampaikan bahwa kawasan tersebut merupakan objek vital dan penanganannya mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Memang kawasan IKN ini menjadi prioritas untuk Kaltim, tentu saja ini objek vital dan ada arahan langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semua kekuatan dikerahkan,” ujar Suharyanto.
Dalam penanganan karhutla saat ini, operasi darat menjadi salah satu fokus utama. Kepala BNPB menjelaskan bahwa ribuan personel gabungan telah terlibat dalam penanganan di kawasan IKN dan wilayah Kalimantan Timur.
Personel tersebut berasal dari berbagai unsur, antara lain Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diarahkan untuk mempercepat pemadaman dan pengendalian titik kebakaran di lapangan.
Kepala BNPB menilai kondisi karhutla di Kalimantan Timur relatif lebih baik karena karakteristik wilayah yang ditangani berbeda dengan provinsi lain yang banyak memiliki kawasan lahan gambut. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi karakter penanganan karhutla.
“Kebakaran yang terjadi di Kaltim ini karena sifatnya bukan lahan gambut, itu lebih baik kondisinya dibandingkan provinsi-provinsi lainnya,” kata Suharyanto.
Ia juga menyampaikan bahwa kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penanganan karhutla. Kondisi atmosfer di Kalimantan Timur saat ini dinilai berbeda dibandingkan beberapa wilayah lain di Kalimantan yang mengalami kondisi kabut asap lebih signifikan.
Kepala BNPB menegaskan pemerintah pusat melalui BNPB akan terus memberikan dukungan terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Timur. Dukungan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan serta kendala yang ditemukan dalam penanganan di lapangan.
“Hari ini juga kita akan rapat koordinasi, kita akan mendengar apa-apa yang masih diperlukan, yang masih menjadi kendala di lapangan. Tentu saja kami dengan arahan Bapak Menteri Kehutanan akan melengkapi semaksimal mungkin,” ujar Suharyanto.
Peninjauan di Bukit Tengkorak menjadi bagian dari penguatan koordinasi penanganan karhutla di Kalimantan Timur. Hasil pemantauan kondisi lapangan akan menjadi bahan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah dan unsur terkait untuk memastikan kebutuhan penanganan dapat dipenuhi secara tepat.
BNPB bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, OIKN, Manggala Agni, BPBD, MPA, serta unsur masyarakat akan terus memperkuat upaya pengendalian karhutla. Penanganan diarahkan pada percepatan pemadaman titik kebakaran, mencegah perluasan area terdampak, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dan kawasan prioritas.
