Wamenhaj menilai kehadiran ormas keagamaan mampu membentengi secara moral menghentikan praktik komodifikasi jemaah di tengah ekosistem haji dan umrah.
SATUJABAR, JAKARTA – Organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam merupakan mitra strategis pemerintah yang krusial dalam memberikan bimbingan dan pelindungan bagi jemaah. Kehadiran ormas keagamaan dinilai mampu menjadi benteng moral untuk menghentikan praktik komodifikasi jemaah di tengah ekosistem haji dan umrah.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak saat menghadiri Muktamar XXIII Al Jam’iyah Washliyah yang digelar di Asrama Haji Kelas I Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Dalam sambutannya, Wamenhaj menyampaikan harapan besar agar Al Washliyah terus maju dalam berdakwah dan konsisten menghadirkan pencerahan bagi umat. Ia juga secara khusus mendorong Al Washliyah serta ormas besar lainnya untuk memperkuat peran dalam penyelenggaraan haji dan umrah melalui pengelolaan lembaga bimbingan dan travel resmi.
“Kita ingin Al Washliyah terus maju dalam berdakwah dan menghadirkan pencerahan bagi masyarakat. Ke depan, kami berharap Al Washliyah dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Pesan utama yang ingin kami tekankan adalah mari kita hentikan praktik yang menjadikan jemaah haji dan umrah sebagai komoditas bisnis semata. Di sinilah ormas keagamaan harus hadir untuk melindungi jemaah dan memastikan pelayanan diberikan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Wamenhaj dikutip dari laman Kemenhaj.
Wamenhaj pun mendorong Al Washliyah beserta ormas-ormas Islam lainnya untuk memiliki Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan usaha perjalanan sendiri. Dengan begitu, jemaah yang berangkat melalui lingkungan ormas, termasuk Al Washliyah, akan merasa lebih aman dan nyaman, karena mereka dilayani oleh lembaga yang memiliki kedekatan organisasi dan nilai kekeluargaan.
Selain itu, Wamenhaj juga menegaskan kepada ormas-ormas Islam untuk tetap mempertahankan integritas serta komitmen dalam melindungi dan melayani kepentingan umat di tengah maraknya praktik non-prosedural yang dilakukan oleh oknum KBIHU. Hal ini dapat diperkuat melalui kepemilikan kelompok bimbingan serta travel haji dan umrah oleh ormas-ormas Islam sendiri.
“Keberadaan lembaga milik ormas akan menjadi penyeimbang di tengah maraknya komodifikasi jemaah. Kita harus memastikan jemaah tidak hanya diposisikan sebagai konsumen, tetapi sebagai bagian dari keluarga besar organisasi yang wajib kita layani dan lindungi,” pungkas Wamenhaj.
Kementerian Haji dan Umrah RI berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi yang luas bagi ormas-ormas Islam guna meningkatkan standar pelayanan, edukasi ibadah, serta pengawasan demi keselamatan dan kekhusyukan jemaah Indonesia.
BACA JUGA: Soal Penyesuaian Biaya Haji 2027, Wamenhaj: Akan Dibahas Bersama DPR
