Proyek ini mendapatkan pengawalan dan pengamanan intensif dari Jamintel Kejaksaan Agung RI.
SATUJABAR, JAKARTA — Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Terminal LPG Bima yang ditugaskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga, telah rampung sepenuhnya.
Proyek ini mendapatkan pengawalan dan pengamanan intensif dari Jamintel Kejaksaan Agung RI melalui Program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS). Melalui kegiatan exit meeting PPS Pembangunan Tangki Terminal LPG Bima pada (14/11) di Surabaya, pengawalan dan pengamanan pembangunan Terminal LPG Bima ini secara resmi berakhir dan proyek dinyatakan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga, Eduward Adolof Kawi mengatakan, dengan adanya infrastruktur Terminal LPG Bima, PT Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk memperkuat kehandalan distribusi LPG di Indonesia Timur.
“Proyek pembangunan Terminal LPG Bima merupakan wujud nyata dari komitmen Pertamina untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kami sangat mengapresiasi pengawalan dan pengamanan dari PPS Jamintel Kejaksaan Agung RI yang memastikan proyek ini berjalan sesuai GCG. Dengan selesainya proyek ini, kebutuhan LPG masyarakat NTB dapat terjamin lebih andal,” kata Eduward.
Dia menambahkan, Terminal LPG Bima mulai melakukan commissioning pada akhir Desember 2023 dan sejak awal Januari 2024 telah beroperasi secara reguler.
Infrastruktur ini menjadi salah satu penguat distribusi LPG untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sebelumnya distribusi dilakukan dengan pengiriman skid tank menggunakan kapal landing craft tank (LCT) dari Terminal LPG Lombok ke Pulau Sumbawa.
“Penyelesaian PSN ini penting karena dampaknya sangat besar dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, yakni ketersediaan energi yang berkeadilan hingga ke seluruh pelosok Indonesia,” imbuh Eduward.
Program PPS dilaksanakan untuk memastikan proyek bebas dari berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT). Dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG), proyek ini berhasil diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan awal.
Sebagai tanda berakhirnya pengawalan dan pengamanan, exit meeting yang menjadi forum evaluasi dan apresiasi atas keberhasilan proyek ini, Direktur PPS Jamintel Kejaksaan Agung RI Irene Putria menyampaikan, seluruh AGHT yang dihadapi selama pelaksanaan proyek berhasil dimitigasi bersama, sehingga proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
“Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) adalah bentuk kolaborasi kami dalam mendukung keberhasilan Proyek Strategis Nasional. Dengan berakhirnya pengawalan dan pengamanan pada Terminal LPG Bima, kami bangga bahwa proyek ini selesai tanpa hambatan berarti dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB,” ujar Irene.
Keberhasilan proyek Terminal LPG Bima menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga negara dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional. Proyek ini tidak hanya memperkuat distribusi energi di NTB, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam mendorong pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. (yul)
