BANDUNG- Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (07/03/2025), yang membahas rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa koperasi ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan.
“Koperasi Desa Merah Putih pertama-tama bertujuan untuk kepentingan masyarakat desa. Keberadaannya diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan penghasilan masyarakat desa,” ujar Budi Arie dalam keterangan kepada media usai rapat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran desa dalam perekonomian nasional. Ia mengungkapkan bahwa 44 persen penduduk Indonesia masih tinggal di desa, dan tanpa intervensi yang tepat, desa bisa mengalami kemunduran ekonomi, seperti yang terjadi di negara maju.
“Di Jepang, 84-86 persen penduduknya tinggal di kota, sementara desa ditinggalkan. Padahal, desa bisa menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi. Sebelum terlambat, kita harus memperkuat desa,” tegas Tito.
Selain menjadi motor penggerak ekonomi desa, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu mengatasi masalah pinjaman online (pinjol), tengkulak, dan rentenir yang sering membebani masyarakat desa. Budi Arie menjelaskan bahwa koperasi ini akan memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan bagi masyarakat desa.
“Pak Presiden tadi menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini bertujuan untuk memutus praktik rentenir, tengkulak, dan pinjaman online yang sering menjerat masyarakat desa. Dengan adanya koperasi ini, terutama unit simpan pinjamnya, masyarakat desa akan lebih terbantu dalam hal pendanaan dan terhindar dari lingkaran kemiskinan,” jelas Budi Arie.
Tito Karnavian menambahkan bahwa koperasi desa ini akan berfungsi sebagai representasi negara dalam melindungi masyarakat desa dari sistem pinjaman informal yang tidak memiliki perlindungan hukum.
“Koperasi ini hadir sebagai representasi negara untuk melindungi masyarakat desa. Negara hadir untuk menyelamatkan mereka dan memutus ketergantungan pada pinjol, tengkulak, dan rentenir yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ungkap Tito.
Sebagai bagian dari program nasional, pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap koperasi ini. Salah satu bentuk dukungan adalah pembiayaan dari Bank Himbara, yang akan memberikan pinjaman sebesar Rp5 miliar untuk setiap koperasi desa, guna membangun fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan pinjam, dan klinik desa.
Tito juga menyampaikan bahwa pemerintah akan segera melakukan sosialisasi kepada kepala desa, perangkat desa, dan asosiasi terkait sebagai tindak lanjut dari rapat ini untuk memastikan pemahaman yang seragam tentang program ini.
“Kami akan berdialog dengan kepala desa, asosiasi kepala desa, asosiasi perangkat desa, dan badan musyawarah desa agar mereka betul-betul memahami pemikiran Presiden dan memahami bahwa ini adalah kepentingan bersama yang pasti menguntungkan desa,” ujar Tito.
Melalui Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, mendukung ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Program ini diharapkan dapat segera terealisasi di seluruh desa di Indonesia dalam waktu dekat.
