BANDUNG – Presiden Amerika Serikat (AS) secara resmi mengumumkan penerapan tarif resiprokal sebesar 32% terhadap Indonesia, yang dihitung dari tarif dasar 10% yang diterapkan AS kepada semua negara. Tarif ini akan mulai berlaku pada 9 April 2025 dan diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke pasar AS.
Selama ini, produk-produk ekspor utama Indonesia yang masuk ke pasar AS antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak kelapa sawit (palm oil), karet, furnitur, udang, dan produk perikanan laut. Pengenaan tarif ini diperkirakan akan mempengaruhi sektor-sektor tersebut, serta perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Indonesia segera melakukan evaluasi dan perhitungan mengenai dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor yang terdampak. Selain itu, pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pasca-pengumuman tarif resiprokal AS. Bersama dengan Bank Indonesia, pemerintah akan terus memantau dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah serta memastikan likuiditas valuta asing (valas) tetap terjaga untuk mendukung kebutuhan pelaku usaha dan menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Sejak awal tahun 2025, pemerintah telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS, termasuk melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS. Tim lintas kementerian dan lembaga, bersama dengan perwakilan Indonesia di AS serta pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi intensif untuk menghadapi tantangan ini.
Pemerintah Indonesia juga akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS pada berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pihak AS. Sebagai bagian dari negosiasi, Indonesia juga telah menyiapkan langkah-langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh AS, khususnya yang tercantum dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan oleh US Trade Representative.
Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk segera mengambil langkah-langkah strategis, termasuk perbaikan struktural dan kebijakan deregulasi. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus hambatan-hambatan yang mengganggu, terutama terkait dengan Non-Tariff Barriers (NTB), guna meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, menjaga kepercayaan pelaku pasar, serta menarik investasi guna mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Selain itu, langkah-langkah kebijakan lainnya akan terus ditempuh untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
Indonesia juga telah melakukan komunikasi dengan Malaysia sebagai pemegang Keketuaan ASEAN untuk menyusun langkah bersama, mengingat seluruh 10 negara anggota ASEAN diperkirakan akan terdampak oleh penerapan tarif AS.
