Pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6% disepakati Pemerintah bersama DPR dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN 2027, juga laju inflasi sebesar 2,5%.
SATUJABAR, JAKARTA – Kondisi perekonomian nasional masih dihadapkan dengan beragam risiko ekonomi global yang membayangi, mulai dari konflik geopolitik, gejolak harga energi dan pangan, hingga tingginya suku bunga yang masih terus berlanjut. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi domestik dinilai masih memiliki prospek yang positif sejalan dengan proyeksi sejumlah lembaga dunia terhadap perekonomian global yang diperkirakan tumbuh di angka 2,8% pada 2026 dan 3,1% pada 2027 mendatang.
Sebelumnya pada Semester I-2026, ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,45% (ctc), dimana angka tersebut tertinggi untuk periode yang sama dalam 13 tahun terakhir. Tingkat inflasi juga masih menunjukkan capaian yang terkendali dalam sasaran sebesar 2,88%. Dari sisi investasi, realisasi pada periode yang sama telah mencapai Rp1.010,6 triliun, mencerminkan terjaganya kepercayaan dan sentimen positif investor terhadap perekonomian nasional. Sejalan dengan perkembangan positif tersebut, S&P Global Ratings juga mempertahankan peringkat Indonesia pada BBB/A-2 dengan outlook stabil, sementara Lianhe Ratings memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil untuk penerbitan Panda Bond.
“Rasio Gini turun ke 0,368 di bulan Maret, dan diikuti dengan Tingkat Pengangguran Terbuka itu sebesar 4,65% di bulan Mei. Kemudian kalau kita lihat dari sisi konsumen, konsumen juga masih positif, Indeks Keyakinan Konsumen 116,8, PMI Manufaktur juga masuk ke jalur positif yaitu 50,2,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (14/08).
Aktivitas ekonomi riil juga menunjukkan pertumbuhan yang solid, terlihat pada penjualan mobil yang meningkat sebesar 33,3% (yoy), konsumsi listrik yang tumbuh sebesar 10,8% (yoy), serta penjualan semen yang naik 13,5% (yoy). Dari sisi sektor keuangan, kondisi juga tetap terjaga dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Juni 2026 sebesar 10,21% (yoy) dan kredit sebesar 12,67% (yoy). Pertumbuhan kredit juga didukung oleh kredit investasi yang melesat sebesar 24,9% (yoy), sementara kredit UMKM mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 1,05% pada Juni 2026.
Ketahanan eksternal Indonesia juga tetap kuat, didukung oleh posisi cadangan devisa yang mencapai USD145,3 miliar atau setara dengan 5,5 bulan impor. Selain itu, neraca perdagangan mencatatkan surplus kumulatif sebesar USD3,58 miliar sepanjang Januari–Juni 2026. Di tengah dinamika perekonomian global, nilai tukar Rupiah juga menunjukkan penguatan sebesar 0,69% dalam sepekan terakhir, mencerminkan tetap terjaganya fundamental ekonomi dan kepercayaan terhadap perekonomian nasional.
“Kemudian Pemerintah juga selama ini terus mendorong untuk menjaga daya beli dengan stimulus yang dikeluarkan. Di kuartal pertama totalnya Rp70 triliun, kuartal kedua Rp26,34 triliun untuk insentif pajak, transportasi, pembebasan biaya masuk LPG, magang, vokasi, dan bantuan pangan,” tambah Menko Airlangga.
Sejumlah kebijakan prioritas di bidang ekonomi juga terus menunjukkan capaian positif dalam memperkuat ketahanan dan transformasi ekonomi nasional, diantaranya program B50 yang diperkirakan dapat menghemat devisa mencapai Rp170 triliun, 26 proyek hilirisasi yang telah melakukan groundbreaking, pendirian Bank Emas (Bulion Bank) yang saat ini mengelola sekitar 153 ton emas senilai USD20 miliar, pendirian PT DSI yang mengelola hasil ekspor tiga komoditas strategis dan dinilai positif oleh S&P Ratings dalam mendukung upaya mengatasi praktik under invoicing dan transfer pricing.
Selanjutnya, Pemerintah juga telah mendorong reformasi bursa saham dan rencana demutualisasi pasar modal, mengimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dagang internasional, hingga konsolidasi dan efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus dilakukan, dengan menutup sebanyak 290 BUMN dari total 1.074 BUMN.
Selanjutnya untuk tahun 2027 mendatang, Pemerintah bersama DPR telah menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN 2027, dengan pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6% dan laju inflasi sebesar 2,5%. Pemerintah juga menetapkan sasaran pembangunan yang mencakup tingkat kemiskinan sebesar 6–6,5% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 4,3–4,87%.
Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah mengarahkan perekonomian nasional tahun 2027 pada penguatan mesin pertumbuhan sektoral berbasis transformasi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan sektor bernilai tambah tinggi, seperti digitalisasi, semikonduktor, dan Artificial Intelligence (AI), disertai revitalisasi sektor yang resilien seperti pertanian dan energi, termasuk melalui pendirian bursa komoditas mineral sebagai acuan Indonesia Reference Price.
Di sisi lain, daya saing investasi dan ekspor akan terus ditingkatkan melalui deregulasi, optimalisasi perjanjian internasional, serta pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Arah kebijakan tersebut akan diperkuat melalui bauran kebijakan makro yang memadukan kebijakan fiskal sebagai katalis, kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas, serta akselerasi investasi dengan melibatkan Danantara dan sektor swasta. Seluruh arah kebijakan tersebut akan ditopang oleh empat prasyarat utama, yakni iklim investasi yang atraktif, kepastian regulasi, stabilitas makroekonomi yang terjaga, serta APBN yang prudent dan sustainable.
Sejalan dengan upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi, Pemerintah juga memastikan keberlanjutan program perlindungan sosial pada 2027 dengan alokasi sebesar Rp549,9 triliun. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung berbagai program, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penanganan bencana, subsidi BBM, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta berbagai program perlindungan sosial lainnya.
“Komitmen Pemerintah tentu untuk tahun 2027 ini fokusnya memperkuat ketahanan perekonomian nasional sekaligus mempercepat pencapaian sasaran pembangunan. Pemerintah akan memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran memberikan dampak nyata, baik dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, maupun meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” imbuh Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan, Ketua Dewan Komisioner OJK, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM, Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengelola Inevstasi Danantara, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Wakil Menteri Hukum, serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
