BANDUNG – Pemerintah akan memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 1 persen untuk tiga komoditas barang kebutuhan pokok (bapok), yaitu minyak goreng merek MINYAKITA, tepung terigu, dan gula industri. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pengaturan PPN sebesar 12 persen yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers “Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan” pada Senin (16/12) di Kantor Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Jakarta. Menurut Mendag Budi, pemberian insentif PPN untuk ketiga komoditas tersebut bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi serta daya beli masyarakat berpendapatan rendah.
“Insentif PPN untuk MINYAKITA, tepung terigu, dan gula industri menjadi bagian dari paket kebijakan pemerintah. Tujuannya, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat berpendapatan rendah,” kata Mendag Budi melalui keterangan resmi.
Mendag Budi juga menjelaskan bahwa MINYAKITA merupakan minyak goreng yang dihasilkan dari program Domestic Market Obligation (DMO) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Meskipun PPN sebesar 12 persen akan diberlakukan, dengan adanya insentif, diharapkan harga minyak goreng ini tidak berubah di pasar.
“Dengan insentif ini, kami harap realisasi penyaluran DMO tetap terjaga dengan baik,” tambahnya.
Untuk tepung terigu, Budi Santoso mengatakan bahwa komoditas ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum, terutama yang berpendapatan rendah. Insentif PPN ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga tepung terigu di tingkat konsumen.
Sementara itu, untuk gula industri, Mendag Budi menekankan pentingnya komoditas ini sebagai bahan baku utama dalam industri makanan dan minuman. “Insentif ini juga diperlukan agar aktivitas industri terus bergerak,” jelasnya.
Selanjutnya, Kemendag akan menyosialisasikan kebijakan insentif PPN ini kepada para pelaku usaha dan asosiasi terkait agar tidak menimbulkan polemik di kalangan pelaku usaha.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan sejumlah pejabat lainnya turut hadir dalam konferensi pers ini.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa penerapan PPN 12 persen bertujuan untuk memberikan keberpihakan kepada masyarakat. Meskipun barang-barang tertentu wajib dikenakan PPN 12 persen sesuai dengan peraturan, pemerintah akan menanggung PPN 1 persen untuk komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti MINYAKITA, tepung terigu, dan gula industri, agar harga barang tersebut tetap terjangkau.
“Penerapan PPN 12 persen mengedepankan asas keadilan. Masyarakat yang mampu akan membayar lebih banyak, sementara yang tidak mampu akan dilindungi negara,” ujar Sri Mulyani.
