Indonesia menilai bahwa situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten.
SATUJABAR, JAKARTA – Palestina di mata Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyerukan pentingnya komitmen terhadap Piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme dalam High-Level Open Debate Dewan Keamanan PBB (DK PBB) bertema: “Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN Centered-International System” di Markas Besar PBB, New York, Selasa (26/5/2026).
Dikutip laman Kemlu. pertemuan tingkat tinggi tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RRT selaku Presiden Dewan Keamanan PBB bulan Mei 2026 dan dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Dalam pernyataannya, Menlu RI menegaskan bahwa tantangan global saat ini bukan disebabkan karena Piagam PBB kehilangan relevansi, melainkan karena prinsip-prinsip hukum internasional dan multilateralisme terlalu sering diterapkan secara selektif. Indonesia menilai bahwa situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten.
Untuk itu, Indonesia kembali menegaskan bahwa solusi dua negara (two-State solution), berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, tetap merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.
Menlu RI juga menyoroti meningkatnya serangan terhadap pasukan perdamaian PBB akhir-akhir ini. Ditekankan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan serangan terhadap prinsip multilateralisme. Untuk itu, Menlu RI tegaskan bahwa perlindungan terhadap pasukan perdamaian PBB mutlak harus dilakukan.
Selanjutnya, Menlu RI turut menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS, serta memastikan jalur pelayaran strategis internasional tidak menjadi arena konfrontasi maupun political bargaining.
Menlu RI menggarisbawahi meningkatnya ancaman keamanan global, termasuk dampak perkembangan artificial intelligence dan autonomous weapons terhadap karakter konflik modern.
Dalam konteks tersebut, Indonesia kembali mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, transparan, akuntabel, dan mampu mencerminkan suara negara-negara berkembang.
Sebagai penutup, Menlu RI menegaskan bahwa dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip Piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara setara.
Di sela-sela rangkaian pertemuan, Menlu RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Argentina guna membahas isu-isu strategis bilateral serta perkembangan kawasan dan global. Menlu RI juga melakukan pull-aside dengan Menlu Pakistan, Bahrain, Kyrgyzstan dan Kuba.
