BANDUNG – PAD Kabupaten Sumedang mencapai 98 persen, kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati.
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumedang menggelar rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada penghujung tahun 2024 di Ruang Rapat Bapenda, Senin (23/12/2024).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tuti Ruswati. Dalam sambutannya, Tuti menekankan pentingnya PAD sebagai sumber daya anggaran bagi Pemda Sumedang.
“Tergantung pada PAD, apabila pendapatan tercapai seratus persen, maka seluruh belanja, program, dan kegiatan yang kita alokasikan untuk tahun 2024 bisa terbiayai dengan baik,” ujarnya dilansir situs Pemkab Sumedang.
Hingga saat ini, capaian PAD Kabupaten Sumedang baru mencapai 98 persen. Tuti menjelaskan bahwa masih terdapat potensi PAD yang belum berhasil ditarik, dengan defisit sekitar 2 persen dari target yang ditetapkan.
“Dua persen dari pendapatan Rp 3,1 triliun atau sekitar Rp 60 milyar adalah angka yang cukup besar. Selain itu, dana bagi hasil (DBH) dari provinsi dan pusat juga belum masuk,” katanya.
Tuti menambahkan, meskipun PAD telah mencapai 98 persen, rasio PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih berada di kisaran 16 persen. Oleh karena itu, Pemda Sumedang perlu menggali potensi lebih lanjut untuk mencapai target yang diinginkan.
Evaluasi PAD dianggap sangat penting untuk memotivasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil PAD yang menjadi ujung tombak keberhasilan pendapatan daerah.
“Tahun 2025, kita perlu menyusun strategi-strategi agar pendapatan daerah tidak terhambat. Evaluasi, pemetaan, dan perencanaan strategi sejak awal tahun harus dilakukan dengan matang,” jelas Tuti.
Sekda juga menyoroti pentingnya peran Satgas Pajak yang baru dibentuk. Satgas ini, menurut Tuti, harus lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. “Satgas ini akan kita intruksikan untuk menyebar ke setiap SKPD dan memastikan bahwa kita teliti apa saja yang menjadi penyebab ketidaktercapainya target PAD,” pungkasnya.
Pemda Sumedang berharap evaluasi ini dapat memberikan solusi untuk mengoptimalkan PAD di tahun 2025 dan memastikan keberhasilan pembangunan daerah.
