KUBU RAYA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Daops Manggala Agni Kemenhut Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (24/8). Rakor digelar setelah Menhut meninjau langsung lokasi karhutla di kawasan Rasau Jaya dan melihat proses penanganan yang dilakukan petugas di lapangan.
Menhut mengatakan kunjungan lapangan dan rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat penanganan karhutla. Menurut Menhut, seluruh upaya pemerintah diarahkan pada satu tujuan utama, yaitu melindungi masyarakat dari dampak kebakaran hutan dan lahan.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan hingga Minggu (23/8) pukul 23.59 WIB yang disampaikan dalam rapat, jumlah hotspot di Kalimantan Barat tercatat 28 titik. Namun, Menhut mengingatkan bahwa penurunan hotspot tidak serta-merta berarti persoalan karhutla telah selesai. Saat peninjauan di Kubu Raya, misalnya, api sudah tidak terlihat tetapi asap masih keluar dari lahan gambut karena proses pembakaran dapat berlangsung di bawah permukaan tanah.
“Turunnya angka hotspot tersebut tidak boleh membuat kita berleha-leha atau menjadi tidak peduli. Justru kondisi ini harus memotivasi kita untuk lebih berhati-hati. Jangan melakukan pembakaran lahan untuk keperluan land clearing, baik oleh petani, pihak swasta, maupun korporasi,” tegas Menhut melalui keterangan resmi Humas Kemenhut. Ia menambahkan bahwa penanganan titik asap harus terus dilakukan melalui operasi darat maupun water bombing, bersamaan dengan penguatan pencegahan dan partisipasi masyarakat.
Untuk memperkuat operasi, Kementerian Kehutanan juga melakukan penebalan personel. Secara nasional, sebanyak 5.000 ASN Kementerian Kehutanan akan diperbantukan untuk mendukung Manggala Agni Kemenhut dan tim gabungan di enam provinsi prioritas. Sekitar 2.200 personel akan ditempatkan di wilayah Kalimantan, termasuk tambahan sekitar 700 personel di Kalimantan Barat yang berasal dari Polisi Kehutanan serta UPT Kementerian Kehutanan dari berbagai daerah.
Penguatan operasi darat berjalan beriringan dengan operasi udara, termasuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Menhut menyampaikan bahwa dirinya terus berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG untuk memanfaatkan setiap potensi pertumbuhan awan. “Sekecil apa pun potensi awan hujan setelah tanggal 27, akan tetap kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk membantu teman-teman di darat.”
Perwakilan BMKG, Erika, menjelaskan kondisi cuaca Kalimantan Barat secara umum masih kering. Kabupaten Ketapang tercatat telah mengalami sekitar 54 hari tanpa hujan, sedangkan Kubu Raya sekitar 42 hari. OMC yang dilaksanakan pada 22–27 Agustus telah menghasilkan hujan di sejumlah lokasi dan diikuti penurunan hotspot, tetapi setelah 27 Agustus potensi cuaca diperkirakan kembali sangat kering. “Secara umum berdasarkan data, kondisinya kering, Pak,” ujarnya.
Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan bahwa sekitar 4.138 personel telah diterjunkan dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat, belum termasuk berbagai tambahan kekuatan yang mulai berdatangan. Menurutnya, kondisi udara saat ini juga mulai terlihat lebih cerah dibandingkan beberapa hari sebelumnya.
“Dengan penambahan personel yang semakin banyak, peralatan yang memadai, tambahan pesawat untuk Operasi Modifikasi Cuaca, serta water bombing, saya yakin dan sangat yakin kondisi kebakaran ini akan segera dapat diatasi,” ujar Gubernur. Ia menegaskan pemerintah dan masyarakat harus terus bekerja bersama agar situasi dapat segera ditangani.
Kapolda Kalimantan Barat menegaskan bahwa kepolisian terus menjalankan langkah preemtif, preventif, hingga penegakan hukum. Upaya tersebut juga dibarengi keterlibatan masyarakat melalui desa tanggap kebakaran, pengaktifan pos pengawasan, sosialisasi dari pintu ke pintu, hingga pemantauan menggunakan drone dan command center.
“Situasi saat ini cukup mendesak dan memaksa kita untuk bersama-sama turun langsung dalam mencegah serta mengantisipasi kebakaran yang semakin meluas. Hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujar Kapolda.
Dalam rapat, Karo Ops Polda Kalimantan Barat Kombes Pol. Marsdianto juga melaporkan bahwa hingga malam sebelumnya Polda Kalimantan Barat dan jajaran telah memproses 22 kasus terkait karhutla. Penegakan hukum menjadi bagian dari operasi terpadu bersama kegiatan pemadaman, patroli, pendinginan, dan sosialisasi kepada masyarakat.
Menhut menegaskan bahwa partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci penanganan karhutla, baik dalam mencegah pembukaan lahan dengan membakar maupun membantu upaya pemadaman. Terhadap pelaku pembakaran, khususnya pelaku besar, penegakan hukum akan dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu melalui Polri maupun Gakkum Kementerian Kehutanan.
“Kita harus menurunkan atau meruntuhkan ego sektoral antarkementerian dan lembaga. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersatu. Lembaga-lembaga yang berada di daerah juga harus meleburkan ego sektoral. Kita tidak boleh mendahulukan otoritas masing-masing, tetapi harus mendahulukan komunikasi yang efektif,” kata Menhut.
Rapat koordinasi turut dihadiri Gubernur Kalimantan Barat, Kapolda Kalimantan Barat, Kasdam XII/Tanjungpura, Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Dinas LHK, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Kepala Balai Dalkarhutla Kalimantan, Kepala Balai Gakkum, serta unsur BNPB, BMKG, TNI, Polri, Manggala Agni Kemenhut, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya.
Rangkaian kunjungan kerja Menhut di Kalimantan Barat dimulai dengan peninjauan lokasi karhutla di Desa Rasau Jaya Tiga Kabupaten Kubu Raya untuk melihat langsung proses pemadaman oleh Daops Manggala Agni Kemenhut dan para pihak, sebelum memimpin rapat koordinasi pengendalian karhutla di halaman Daops Manggala Agni Kemenhut Pontianak.
