SATUJABAR, JAKARTA – Sektor industri memiliki peran strategis sebagai salah satu motor penting penggerak pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, serta penguatan daya saing. Dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, Pemerintah terus memperkuat pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, sekaligus adaptif terhadap perkembangan hilirisasi, transisi energi, dan transformasi digital.
“HKI sejak tahun 1988 telah tumbuh menjadi mitra strategis pembangunan nasional. Kalau kita ketahui, mulai dari Bekasi sampai ke Timur Indonesia, kita telah membangun yang namanya North Java Corridor. Koridor Utara Jawa, itu seluruhnya diisi oleh kawasan industri,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan penutup dan arahan pada Malam Syukuran 38 Tahun Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), sebagai bagian dari rangkaian acara Business Forum dan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) XXV HKI di Jakarta, Jumat (31/07).
Perkembangan kawasan industri tersebut tercermin dari keberadaan 129 kawasan industri yang tersebar di 24 provinsi dengan total luas lahan sekitar 170 ribu hektare. Berbagai kawasan industri tersebut telah menjadi lokasi bagi sekitar 10.400 perusahaan manufaktur dan menyerap sekitar 4,5 juta tenaga kerja. Pemerintah juga terus mengembangkan kawasan industri yang didukung dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai bagian dari upaya memperluas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia.
“Kawasan industri menjadi penggerak bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan,” tegas Menko Airlangga.
Di tengah persaingan investasi global yang semakin dinamis, Indonesia juga memiliki peluang besar untuk terus memperkuat posisi sebagai salah satu tujuan utama investasi. Menko Airlangga menyampaikan bahwa sejumlah negara pesaing mulai menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari biaya tenaga kerja yang semakin tinggi, ketersediaan lahan yang semakin terbatas, hingga kebutuhan energi. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk terus meningkatkan daya saing dan menarik investasi berkualitas. Menko Airlangga juga mengungkapkan hasil survei badan promosi perdagangan Jepang atau Japan External Trade Organization (JETRO) yang menunjukkan bahwa sekitar 70 persen perusahaan yang berinvestasi di Indonesia mencatatkan keuntungan dan menjadi yang tertinggi dibandingkan sejumlah negara lain.
Seiring dengan perkembangan teknologi, kawasan industri juga perlu semakin adaptif terhadap transformasi digital yang bergerak cepat. Perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) telah mendorong peningkatan kebutuhan terhadap data berkualitas dan infrastruktur digital, khususnya data center. Pemerintah telah mengantisipasi perkembangan tersebut, antara lain melalui inisiasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang mencakup pengembangan ekosistem digital dan AI serta diharapkan semakin memperkuat integrasi ekonomi digital di kawasan ASEAN.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa peningkatan kebutuhan data center membuka peluang investasi baru bagi Indonesia, khususnya dengan dukungan ketersediaan lahan, energi, dan potensi pengembangan energi terbarukan. Pengembangan data center membutuhkan dukungan listrik, energi terbarukan, air, lahan, serta konektivitas yang memadai. Menurut Menko Airlangga, peluang Indonesia pada sektor tersebut ke depan sangat besar sehingga perlu dimanfaatkan secara optimal, termasuk melalui percepatan penguatan konektivitas kelistrikan dan penyediaan energi hijau.Lebih lanjut, Menko Airlangga menegaskan bahwa Pemerintah akan terus mendorong pengembangan kawasan industri agar kegiatan industri semakin tertata, memiliki ekosistem yang kuat, serta mampu meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga terus memonitor berbagai tantangan yang dihadapi pelaku industri sekaligus mendorong penyelesaian berbagai hambatan investasi.
“Jadi Pemerintah berharap dengan adanya kawasan industri, ini tentu akan menjadi kawasan yang lebih tertata dan ekosistem akan lebih terjaga,” pungkas Menko Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menyampaikan bahwa pelaku kawasan industri terus berkomitmen membawa dan merealisasikan investasi di berbagai wilayah Indonesia. Namun demikian, dukungan Pemerintah tetap diperlukan dalam menyelesaikan berbagai hambatan di lapangan sehingga investasi yang telah masuk dapat segera terealisasi. Melalui RAKERNAS XXV HKI, berbagai masukan dan persoalan yang dihadapi pelaku kawasan industri dihimpun sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara Pemerintah dan dunia usaha serta mendorong debottlenecking kebijakan.
Terkait berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam pengembangan kawasan industri, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan optimisme Pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan yang terjadi.
“Sebagaimana pernyataan Bapak Menko, apa yang menjadi persoalan hari ini memang menjadi PR yang perlu diselesaikan, dan banyak negara juga menghadapi hal yang sama. Karena itu, Pemerintah akan terus melakukan debottlenecking kebijakan dan memperkuat kolaborasi dengan para stakeholder agar dapat segera diatasi. Pemerintah tetap optimis bahwa berbagai tantangan tersebut pasti akan terselesaikan,” imbuh Jubir Haryo.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya yakni Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, jajaran pengurus dan pimpinan HKI, serta perwakilan pelaku usaha.
