SATUJABAR, BANDUNG–Kisruh Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) sebelum pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026, berbuntut panjang. Setelah diprotes orangtua siswa dan didemo ibu-ibu, organisasi masyarakat peduli pendidikan mendesak dilakukan investigasi secara menyeluruh dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD atas kekacauan yang terjadi.
Desakan dilakukan investigasi menyeluruh kisruh Pemetaan Calon Murid Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) sebelum pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026, disampaikan Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I), Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), Gerakan Pemantau Pendidikan untuk Rakyat (GEMPPUR), serta Forum Orang Tua Siswa (FORTUSIS) Jawa Barat melalui maklumat bersama.
Menurut Ketua FORTUSIS Jawa Barat, Dwi Soebawanto, menilai, kekisruhan PCMB tahapan dari SPMB 2026, tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis. Tapi, berbagai persoalan mendasar harus diusut menyeluruh.
“Ada kesalahan mendasar dalam penggunaan aplikasi baru oleh pejabat Disdik (Dinas Pendidikan) Jawa Barat. Padahal, Gubernur sendiri menyatakan, seharusnya menggunakan aplikasi yang sudah ada, tinggal kekurangannya disempurnakan,” ujar Dwi, dalam pernyataannya, Jum’at (12/06/2026).
Disdik Jawa Barat juga belum melakukan simulasi dalam penggunaan aplikasi baru. Akibatnya, ribuan calon murid baru baik SMA maupun SMK Negeri di Jawa Barat menjadi korban dalam penggunaan aplikasi tersebut.
Dwi juga menyoroti dugaan ketidakpatuhan pejabat di Disdik terhadap arahan Gubernur, Dedi Mulyadi, terkait waktu pelaksanaan PCMB. Intruksi pelaksanaan PCMB seharinya di bulan Maret, bukan Juni 2026, hingga menimbulkan kekisruhan.
Selain masalah aplikasi dan kebijakan, pelayanan atas pengaduan dari para orangtua selama proses PCMB, dinilai buruk. Pelayanan sangat lambat dan buruk dalam menerima pengaduan.
“Pelayanan terhadap pengaduan yang lambat dan buruk dari Disdik, membuat banyak orang tua tersulut mosi hingga viral di media. Pengaduan orangtua calon murid baru tidak terlayani di pos pengaduan Disdik Jabar, hanya dua orang petugas yang siaga,” ungkap Dwi.
FORTUSIS bersama organisasi peduli pendidikan lainnya, mendesak Dedi Mulyadi membentuk tim investigasi independen melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat, serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD), untuk mengusut tuntas kekisruhan yang terjadi. Selain itu, memknta DPRD Jawa Barat membentuk Pansus untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan pelaksanaan SPMB 2026, yang telah merugikan ribuan calon murid dan orang tua.
Permintaan dibentuknya Pansus, ditanggapi Komisi V DPRD Jawa Barat. Ketua Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah, menyatakan, pihaknya membuka peluang untuk membentuk Pansus apabila memang diperlukan bertujuan sebagai proses evaluasi.
“Kami akan berembuk di Komisi V merespons berbagai aspirasi yang disampaikan. Jika memang diperlukan pembentukan Pansus untuk melihat administrasi dan pelaksanaan SPMB Jabar 2026 secara menyeluruh, tentu akan menjadi bahan pembahasan, dan hasilnya akan kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” ujar Siti.
Siti menegaskan, DPRD Jawa Barat memiliki komitmen, memastikan seluruh persoalan yang muncul dalam pelaksanaan SPMB dapat dievaluasi secara transparan dan tuntas.
“Kami berharap ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi masyarakat, DPRD dan pemerintah daerah. Bagaimana buda mewujudkan sistem penerimaan murid baru yang lebih baik, adil, dan berpihak kaepada kepentingan masyarakat,” tegas Siti.
