SATUJABAR, BANDUNG–Provinsi Jawa Barat menempatkan diri di posisi teratas nasional, terbanyak masyaratanya terjerat judi online (judol) dan utang pinjaman online (pinjol). Posisi puncak berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tersebut, menunjukkan perilaku keuangan masyarakat di Jawa Barat menghadapi persoalan serius.
Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat, jumlah masyarakat pemain judi online (judol) di Jawa Barat mencapai lebih dari 2,6 juta orang sepanjang tahun 2025. Wilayah tertinggi ditempati Kabupaten Bogor, kemudian Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Karawang.
Sementara berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2025, Jawa Barat menjadi provinsi dengan nilai utang pinjaman daring terbesar nasional. Nilainya mencapai Rp.23,94 triliun, atau sekitar 25 persen dari jumlah total outstanding pinjol nasional, sebesar Rp.96,62 triliun.
Kondisi yang menunjukkan perilaku keuangan masyarakat di Jawa Barat menghadapi persoalan serius, menjadi sorotan Gubernur, Dedi Mulyadi. Masyarakatnya diingatkan agar lebih bijak mengelola keuangan dan tidak terjebak gaya hidup di luar kemampuan.
“Pesan saya sebagai Gubernur, seluruh warga Jawa Barat, caranya satu, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, cerdas dalam melakukan keuangan. Agar Jawa Barat tidak jadi ranking pertama pinjol, judol di Indonesia,” ujar Dedi Mulyadi dalam pernyataannya, Sabtu (31/10/2026).
Dedi Mulyadi mengatakan, salah satu kebiasaan masyarakat yang perlu diubah adalah memaksakan pengeluaran demi tuntutan sosial. Warga yang harus rela berutang untuk bisa menggelar pesta pernikahan.
“Saya pergi ke Majalengka, ada orang kawinan saya mampir. Saya nanya, modal kawin dari mana? Dijawab, minjem Rp.25 juta. Bayangin, nyicilnya bagaimana besok,” kata Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi meminta masyarakat meninggalkan pola pikir ‘kajeun tekor asal kesohor’, yang artinya rela merugi demi pengakuan sosial yang justru berakibat membebani keluarga.
Dedi menyatakan, langkah konkret pemerintah telah disiapkan untuk mengurangi beban pengeluaran dasar keluarga, terutama pendidikan dan kesehatan. Salah satunya, tengah merumuskan program beasiswa bagi seribu anak Jawa Barat dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan ke Institut Teknologi Bandung (ITB).
“Saya akan menyiapkan lagi, seribu anak Jawa Barat. Lagi saya rumuskan, ingin semuanya sekolah di ITB. Itu orang-orang miskin, saya lagi siapkan konsepnya,” ungkap Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi menegaskan, tahun 2027 Pemprov Jawa Barat juga merencanakan pemberian asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja bagi 5,4 juta warga. Tugas negara adalah bagaimana bisa melindungi masyarakatnya saat sakit dan memastikan pendidikan anak terjamin tanpa harus mengorbankan aset.
“Tugas negara itu cuma dua. Satu, melindungi rakyat saat sakit, jangan sampai habis hasil usaha puluhan tahunnya untuk bayar rumah sakit. Dua, melindungi rakyat dari pendidikan anak-anaknya, jangan sampai untuk bisa menyekolahkan anak, sawah dan kebonnya habis dijual. Itu tugas negara,” tega Dedi Mulyadi.
