Sekolah Rakyat itu mulai dari jenjang SD, SMP, SMA dengan kapasitas 300-500 siswa per sekolah.
SATUJABAR, BOGOR — Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Barat (Jabar) sebanyak 30 sekolah. Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi siswa miskin ekstrem dan tinggal di pedalaman.
Rencananya, Sekolah Rakyat di Jabar akan dibangun secara bertahap. Nantinya, siswa dari keluarga miskin ekstrem akan belajar dan diasramakan secara gratis, karena biaya ditanggung Pemerintah Pusat.
Menanggapi pembangunan Sekolah Rakyat itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyambut baik pendirian 30 Sekolah Rakyat di wilayahnya. “Ini jelas menggembirakan. Saya menyambut baik pembangunan Sekolah Rakyat ini,” ujar dia usai rapat koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial RI, di kantor Pemerintah Kabupaten Bogor.
Menurut Dedi, 30 Sekolah Rakyat itu mulai dari jenjang SD, SMP, SMA. Lokasinya akan dibagi secara proporsional di kabupaten dan kota. Tiap sekolah memiliki kuota 300-500 siswa. Sedangkan kurikulum, akan disamakan dengan ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Agar sinkron dengan daerah, kata Dedi, Sekolah Rakyat bisa mengadopsi aturan lokal seperti masuk sekolah lebih pagi, yang saat ini sedang digodok Pemda Provinsi Jabar.
Aturan masuk sekolah lebih pagi bertujuan untuk mendisiplinkan siswa, dan mencegah budaya nongkrong usai jam belajar terutama oleh anak-anak SMA yang berpotensi mengarah pada kenakalan remaja seperti tawuran, dan kebut-kebutan.
Sekolah lebih pagi juga bisa memunculkan budaya baru yaitu tidur lebih awal bangun lebih pagi. “Dari budaya nongkrong sampai jam 12 malam menjadi budaya tidur jam 9 malam,” katanya.
Sementara Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang gencar sosialisasi dengan bupati dan wali kota. Dia meminta, kepada para kepala daerah yang memiliki aset dan tanah agar diusulkan menjadi Sekolah Rakyat.
“Kita akan periksa mana yang memenuhi kriteria, Insya Allah kalau memungkinkan akan dibangun tahun ini,” katanya.
Gus Ipul, sapaan akrab Mensos mengatakan, sasaran Sekolah Rakyat diutamakan yang berasal dari keluarga miskin dan berdomisili di dekat Sekolah Rakyat. Indikator miskinnya akan ditentukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Warga miskin yang desil satu di sekitar situ dulu,” sebutnya.
Sekolah Rakyat akan memiliki konsep asrama. Sehingga, bila anaknya masih SD, maka orang tuanya bisa menengoknya sewaktu-waktu. “Pemerintah memastikan sekolah ini gratis. Mulai dari asrama, baju, peralatan sekolah, dan keperluan lainnya akan ditanggung negara,” ujar Gus Ipul.(yul)
