BANDUNG – Wali Kota Bandung, Farhan, menyatakan akan menemui pemerintah pusat pada Kamis, 19 Juni 2025, untuk mendesak kejelasan penyelesaian proyek Jembatan Layang Nurtanio yang hingga kini belum rampung. Proyek infrastruktur yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat ini dinilai vital untuk mengurai kepadatan lalu lintas di wilayah utara Kota Bandung.
“Ada satu titik di Kota Bandung yang sampai sekarang masih misterius, yaitu jembatan layang di daerah Nurtanio. Itu adalah proyek dari pemerintah pusat,” ujar Farhan saat ditemui di Jalan Riau, Kota Bandung, Senin (16/6).
Menurutnya, kejelasan mengenai komitmen dan jadwal penyelesaian proyek tersebut sangat dibutuhkan. Farhan menegaskan akan mempertanyakan langsung kepada pihak terkait di tingkat pusat.
“Izinkan saya nanti hari Kamis akan menghadap pemerintah pusat untuk menanyakan, apakah akan diselesaikan atau tidak. Kalau mau diselesaikan, kapan?” ujarnya melalui keterangan resmi.
Farhan menyinggung predikat “kota termacet sedunia” yang sempat disematkan pada Kota Bandung, dan menyebut tingginya jumlah kendaraan pribadi sebagai salah satu faktor penyebab. Berdasarkan data terakhir, jumlah kendaraan pribadi di Bandung mencapai hampir 5,5 juta unit, sementara jumlah penduduk sekitar 2,6 juta jiwa.
Namun, ia menegaskan bahwa persoalan kemacetan tidak hanya disebabkan oleh volume kendaraan, melainkan juga karena infrastruktur mobilitas yang belum memadai. Ia menyebut proyek Jembatan Layang Nurtanio sebagai contoh nyata dari infrastruktur penting yang mangkrak.
“Kita itu dicap sebagai kota paling macet sedunia. Maka kita bertanya kenapa? Salah satunya ya karena proyek seperti jembatan layang Nurtanio ini belum beres-beres,” kata Farhan.
Farhan menilai masyarakat tidak terlalu peduli siapa yang bertanggung jawab atas proyek tersebut, baik pemerintah kota, provinsi, maupun pusat. Yang terpenting, menurutnya, adalah penyelesaian nyata di lapangan.
“Masyarakat kan enggak mau tahu, pokoknya pemerintah, yang penting beres. Maka kami tidak akan mengatakan bahwa itu masalah pusat atau bukan. Tapi sebagai pemerintah kota, kami akan bertanya langsung,” tuturnya.
Ia menambahkan, komunikasi yang proaktif dengan pemerintah pusat menjadi langkah strategis agar Kota Bandung mendapatkan perhatian lebih dalam pelaksanaan proyek-proyek nasional yang berdampak langsung terhadap kehidupan dan mobilitas jutaan warga kota.
