BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat komitmennya dalam memberantas praktik rentenir yang menjerat masyarakat menengah ke bawah. Melalui program Satuan Tugas (Satgas) Anti Rentenir yang terintegrasi dalam skema Kampung Bebas Rentenir (KBR), Pemkot Bandung mencatat telah menangani 17.430 pengaduan hingga medio 2025.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memaparkan capaian dan strategi baru dalam forum evaluasi program Satgas Anti Rentenir yang digelar di Bandung Command Center, Kamis (31/7). Menurutnya, persoalan rentenir bukan sekadar soal pinjam-meminjam uang, tapi menyangkut ketimpangan sosial ekonomi yang kompleks.
“Banyak warga terpaksa meminjam pada rentenir karena keterdesakan ekonomi dan minimnya akses ke lembaga keuangan formal. Mereka melihat rentenir sebagai solusi instan atas beban hidup yang menumpuk,” ujar Farhan melalui keterangan resmi.
Program Satgas Anti Rentenir telah berjalan sejak 2017 dan diperkuat secara kelembagaan di bawah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) sejak 2021. Tugas utamanya mencakup sosialisasi, advokasi, mediasi, kemitraan, dan verifikasi pengaduan.
Dari total pengaduan yang ditangani:
38% berasal dari warga yang terjerat untuk kebutuhan modal usaha,
27% untuk kebutuhan hidup sehari-hari,
5% terkait biaya pendidikan,
4% untuk keperluan kesehatan,
dan sisanya untuk kebutuhan lainnya.
Farhan menekankan bahwa pendekatan komunitas menjadi kunci dalam menumbuhkan kesadaran kolektif dan membangun kemandirian ekonomi. Karena itu, program Kampung Bebas Rentenir (KBR) menjadi solusi konkret dalam mengatasi ketergantungan warga terhadap pinjaman ilegal.
“KBR bukan hanya kawasan bebas rentenir, tapi juga menjadi pusat edukasi keuangan, pemberdayaan ekonomi, hingga destinasi wisata lokal,” kata Farhan.
Setiap KBR menargetkan sedikitnya 40 warga binaan, baik yang pernah terjerat rentenir maupun yang rentan menjadi korban. Para peserta dibina, dilatih, dan diarahkan agar mampu menyebarkan nilai-nilai produktif ke lingkungan sekitarnya. Sasaran program mencakup pelaku UMKM, pelajar, mahasiswa, ASN, guru, hingga kelompok disabilitas.
Saat ini, terdapat 14 titik KBR aktif di Kota Bandung. Dua lokasi pertama yakni Kecamatan Ujungberung dan Sukajadi telah menjadi proyek percontohan sejak 2023. Tahun ini, Pemkot menargetkan penambahan 10 titik baru, dengan target total 24 KBR dari 30 kecamatan hingga akhir tahun. Sisanya ditargetkan selesai dalam roadmap hingga 2026.
KBR juga mengedepankan inovasi berbasis kawasan melalui kolaborasi multipihak dengan model hexahelix, yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, dan lembaga keuangan. Beberapa mitra kolaborasi di antaranya: Rumah Lansia, Universitas Islam Bandung (Unisba), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Baznas, Gereja, TPA Qurataayun, LPM Cisaranten, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kami ingin seluruh warga yang rentan terjerat rentenir terdata dalam sistem, memiliki identitas yang valid, dan masuk dalam skema bantuan atau pemberdayaan melalui data DTKS,” jelas Farhan.
Satgas juga tetap fokus menjalankan dua peran utama: edukasi kepada korban rentenir dan pengawasan terhadap pelaku yang kini kerap menyamar dalam bentuk lembaga keuangan ilegal.
Wali Kota Farhan menyebut, dua wilayah percontohan yaitu Ujungberung dan Sukajadi, akan menjadi benchmark bagi kecamatan lain karena ekosistem ekonomi di wilayah tersebut sudah terbentuk dengan baik.
“Tahun depan kami targetkan delapan titik KBR tambahan agar seluruh kecamatan bisa tersentuh. Kami tidak hanya ingin mengusir rentenir, tetapi juga memampukan masyarakat agar berdaya secara sosial dan ekonomi,” pungkasnya.
