BANDUNG – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memainkan peran penting dalam memberikan peringatan dini terkait cuaca ekstrem di Indonesia. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis oleh para ahli meteorologi untuk mendeteksi potensi terjadinya fenomena cuaca ekstrem seperti hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam peringatan Hari Meteorologi Dunia (HMD) ke-75 yang diadakan di Jakarta pada Sabtu (22/3), menjelaskan bahwa BMKG bekerja tanpa henti selama 24 jam untuk memastikan akurasi informasi peringatan dini cuaca ekstrem. Proses ilmiah yang cermat dilakukan untuk menghasilkan data yang akurat, yang kemudian disebarluaskan ke masyarakat.
“BMKG memantau kondisi atmosfer laut dan daratan dengan berbagai alat canggih, seperti radar cuaca, satelit, dan stasiun pengamatan,” ujar Dwikorita. Ia juga menyebutkan tema HMD ke-75, Closing The Early Warning Gap Together, sebagai refleksi yang harus dilakukan secara serius oleh seluruh pihak, termasuk Indonesia sebagai negara rawan bencana sepanjang tahun.
Sejak 1 Januari hingga 17 Maret 2025, BMKG mencatat terdapat 1.891 kejadian cuaca ekstrem di Indonesia, yang terdiri dari puting beliung (43 kejadian), angin kencang (400 kejadian), hujan lebat (1.182 kejadian), petir (55 kejadian), dan hujan es (11 kejadian). Cuaca ekstrem ini menimbulkan dampak serius, seperti banjir (721 kejadian), pohon tumbang (371 kejadian), tanah longsor (374 kejadian), kerusakan bangunan (553 kejadian), dan gangguan transportasi (567 kejadian). Selain itu, sebanyak 115 orang menjadi korban jiwa atau luka, dan ribuan lainnya terdampak.
Pada awal Maret 2025, hujan lebat menyebabkan banjir di wilayah Jabodetabek, yang mempengaruhi lebih dari 37 ribu kepala keluarga. BMKG mengungkapkan bahwa fenomena cuaca ekstrem ini terjadi akibat dinamika atmosfer dan munculnya bibit siklon di dekat wilayah Indonesia, yang menyebabkan potensi curah hujan tinggi di beberapa wilayah.
Pentingnya Kolaborasi Pentahelix dalam Mitigasi Bencana
Dwikorita menekankan bahwa efektivitas peringatan dini bergantung pada respon cepat dari semua pihak terkait. BMKG tidak bisa bekerja sendirian dalam menghadapi cuaca ekstrem dan memerlukan kolaborasi dengan berbagai instansi. Kolaborasi pentahelix—yang melibatkan BMKG, pemerintah daerah, BNPB, Badan SAR, media massa, TNI, Polri, dan masyarakat—merupakan kunci untuk mengurangi dampak bencana.
BMKG membagi mata rantai kebencanaan Indonesia dalam tiga tahap: pemberian informasi peringatan dini oleh BMKG, implementasi oleh pemerintah daerah dan berbagai lembaga terkait, serta respon masyarakat di hilir. Keterpaduan antar pihak ini sangat penting untuk menutup gap informasi peringatan dini dan mengurangi risiko bencana.
“Jika alur komunikasi ini berjalan lancar, kami yakin informasi peringatan dini cuaca ekstrem dan bencana lainnya dapat dimitigasi bersama untuk keselamatan masyarakat,” kata Dwikorita.
BMKG telah memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk menyebarkan informasi cuaca, seperti media sosial, aplikasi InfoBMKG, SMS blast, WhatsApp Channel, dan website resmi mereka (http://www.bmkg.go.id). Dwikorita juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menanggapi peringatan dini, dengan mengedepankan langkah antisipatif untuk mencegah kerugian lebih lanjut.
Kesiapsiagaan Masyarakat dan Koordinasi Antar Lemaga
Dalam upaya mitigasi bencana, Dwikorita mengajak masyarakat untuk lebih aktif mengakses informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Masyarakat yang terinformasi dengan baik dapat mengambil langkah pencegahan lebih dini, sehingga dampak bencana dapat diminimalkan.
“Mata rantai yang efektif sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi dampak bencana. Kolaborasi yang baik antar lembaga dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci utama dalam penanggulangan bencana,” tutupnya.
