JAKARTA – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) M. Herindra bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Jenderal TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi melakukan konsolidasi demi memperkuat keamanan ekosistem digital nasional. Meutya pun menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga demi menjaga pertahanan digital Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus) yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di luar Kantor BIN, dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sebagai tuan rumah perdana pada Rabu (16/09/2026).
Rapat tersebut dipimpin Kepala BIN (KaBIN) Jenderal TNI (Purn) M. Herindra sebagai Kepala Komite Intelijen Pusat (Kominpus) dan dihadiri Kepala BSSN Letnan Jenderal TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi. Pertemuan juga diikuti jajaran pimpinan dan perwakilan unsur intelijen, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, serta kementerian/lembaga terkait seperti dari Polri, TNI, dan Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Meutya mengatakan, perkembangan teknologi digital telah menjadikan ruang digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sekaligus kepentingan strategis nasional. Karena itu, pengamanan ekosistem digital tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian atau lembaga secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan pertukaran informasi, koordinasi, dan langkah antisipatif yang terintegrasi.
“Keamanan ekosistem digital nasional merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ruang digital Indonesia berjalan seiring dengan kemampuan kita dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons berbagai potensi ancaman,” ujar Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (16/09/2026) melalui keterangan resmi.
Adapun rapat Kominpus menjadi ruang konsolidasi untuk membahas perkembangan situasi strategis yang berkaitan dengan keamanan nasional, termasuk dinamika dan potensi ancaman di ruang digital. Pertukaran perspektif antarlembaga diharapkan memperkuat kemampuan negara dalam mengantisipasi risiko sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih luas.
Salah satu pembahasan dalam rapat adalah percepatan penanganan konten negatif, seperti konten terorisme, pornografi anak, narkoba, judi online, serta disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK). Penanganan berbagai jenis konten tersebut membutuhkan koordinasi lintas lembaga agar informasi yang tersedia dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
“Konten negatif memiliki dampak yang nyata terhadap keamanan dan masyarakat. Karena itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat agar penanganannya semakin cepat, tepat, dan terukur,” tuturnya.
Meutya menambahkan, informasi intelijen dan kemampuan keamanan siber menjadi bagian penting untuk membaca perkembangan ancaman secara lebih dini dan menyusun respons yang tepat.
“Koordinasi seperti ini penting agar informasi yang dimiliki masing-masing lembaga dapat menjadi dasar pengambilan langkah yang lebih cepat dan terukur. Kita ingin membangun ekosistem digital yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga aman, tangguh, dan terlindungi,” jelas Meutya.
Dalam forum tersebut, Meutya juga menekankan bahwa penguatan keamanan digital perlu berjalan seiring dengan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Sebab transformasi digital yang semakin luas membuat ketahanan sistem digital menjadi bagian penting dari ketahanan nasional.
“Semakin banyak aktivitas masyarakat dan negara berpindah ke ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan ruang tersebut terjaga. Kita harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital Indonesia melalui keamanan, perlindungan, dan tata kelola yang kuat,” tutup Meutya.
