SATUJABAR, BANDUNG – Bandung Zoo beroperasi diharapkan tidak lebih dari satu tahun ke depan, harap Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Pemkot sendiri terus mempercepat proses revitalisasi Bandung Zoo usai penetapan pengelola baru. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menunggu finalisasi konsep dan negosiasi perjanjian kerja sama (PKS).
Farhan menargetkan penandatanganan kesepakatan dapat rampung dalam waktu dekat. Bahkan, ia berharap proses tersebut bisa selesai dalam waktu singkat, disertai dengan pembayaran tahap awal dari pihak pengelola. Sehingga Bandung Zoo beroperasi secepatnya.
“Hari ini kita lagi menunggu selesainya konsep dan negosiasi PKS. Mudah-mudahan segera terlaksana dan menerima pembayaran pertama,” ujarnya di Balai Kota Bandung, Jumat 12 Juni 2026 seperti diberitakan Humas Pemkot Bandung.
Meski nominal kerja sama masih dalam tahap negosiasi, Farhan menyebut skema yang dibahas mencakup pembagian hasil serta masa tenggang (grace period), termasuk waktu pengurusan berbagai perizinan yang dibutuhkan.
Ia menjelaskan, terdapat masa sekitar satu tahun untuk menyelesaikan sejumlah izin penting, seperti izin konservasi baru dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Selain itu, proses administrasi lain seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga harus dipenuhi.
“Senin (15/6) saya harus menghadap Menteri Kehutanan untuk nota kesepakatan bersama. Karena ini menyangkut perizinan yang cukup panjang,” katanya.
Dalam konsep revitalisasi, Farhan mengingatkan, Bandung Zoo harus lebih berorientasi pada edukasi, khususnya bagi anak-anak. Ia juga memberikan tiga pesan utama kepada pengelola baru.
Pertama, mempertahankan tenaga kerja lama agar keberlangsungan operasional tetap terjaga. Kedua, menjaga karakter khas kebun binatang Bandung yang dikenal sebagai “Derenten”, bagian dari ekspresi budaya masyarakat.
“Bandung Zoo itu punya nilai sejarah dan budaya. Itu harus tetap dipertahankan,” ujarnya.
Ketiga, ia mendorong adanya program pelepasliaran satwa sebagai bagian dari fungsi konservasi. Farhan menyebut beberapa satwa seperti owa dan surili berpotensi dilepasliarkan ke habitat alaminya di wilayah Bandung Selatan, seperti Pangalengan dan Gambung.
Terkait harga tiket, Farhan mengaku belum mendapatkan keputusan final. Namun ia memastikan pemerintah akan tetap memperhatikan keterjangkauan bagi masyarakat.
Menurutnya, pengelola baru diyakini telah memiliki perhitungan pasar yang matang. Meski demikian, Pemkot Bandung akan tetap mengawal agar harga tiket tidak memberatkan pengunjung.
“Kalau harganya tidak wajar, tentu akan kita perjuangkan. Banyak warga juga ingin tiket tetap terjangkau,” katanya.
Farhan juga menjelaskan perbedaan skema pengelolaan Bandung Zoo dengan kebun binatang lain seperti Ragunan yang dikelola langsung oleh pemerintah. Di Bandung, pengelolaan dilakukan melalui kerja sama pemanfaatan karena tidak berada di bawah dinas khusus.
Lebih lanjut, ia menargetkan Bandung Zoo dapat kembali dibuka dalam waktu kurang dari satu tahun, meskipun masih harus melalui sejumlah tahapan administratif dan teknis.
“Targetnya kurang dari satu tahun. Tapi memang ada dua izin yang cukup lama, yaitu izin konservasi dan Amdal,” ujarnya.
Selain itu, proses pengalihan aset dari hasil sitaan yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Kejaksaan Tinggi juga menjadi bagian dari tahapan yang harus diselesaikan.
