SATUJABAR, JAKARTA – Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, menerima audiensi jajaran pengurus baru Badan Perfilman Indonesia (BPI) periode 2026–2030 di Jakarta Rabu 10 Juni 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui pendekatan hexahelix yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, komunitas, akademisi, media, dan asosiasi.
Audiensi ini sekaligus menjadi momentum perkenalan kepengurusan baru BPI serta penjajakan peluang kolaborasi dalam pengembangan industri perfilman nasional yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam pertemuan itu, Menteri Ekraf menegaskan pentingnya peran BPI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyusun kebijakan, memperkuat ekosistem industri, serta menjembatani aspirasi pelaku perfilman.
“Mengapresiasi kepungurusan baru BPI yang menghadirkan semangat transformasi industri film di Indonesia. Karena di zaman sekarang ini banyak hal yang perlu di adaptasi lagi dengan perkembangan ekosistem” ujar Teuku Riefky, Rabu (10/6).
Menurutnya, sinergi pemerintah dan industri perlu terus diperkuat untuk menjawab berbagai tantangan sektor perfilman, mulai dari perlindungan IP, perluasan akses pasar, peningkatan kapasitas pelaku usaha, hingga penguatan kerangka regulasi yang mendukung pertumbuhan industri.
“Kami berharap BPI juga semakin kuat kelembagaannya. Untuk itu, Kementerian Ekraf siap berkolaborasi dalam beragam agenda prioritas terutama penguatan regulasi, peningkatan daya saing industri, hingga keterlibatan dalam Wolrd Confrence on Creative Economy (WCCE),” katanya.
“Kami berharap BPI juga semakin kuat kelembagaannya. Untuk itu, Kementerian Ekraf siap berkolaborasi dalam beragam agenda prioritas terutama penguatan regulasi, peningkatan daya saing industri, hingga keterlibatan dalam Wolrd Confrence on Creative Economy (WCCE),” katanya.Dok. Biro Komunikasi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.
BPI merupakan lembaga negara nonstruktural yang dibentuk pada Januari 2014 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2014. Lembaga tersebut memiliki mandat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perfilman sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
Ketua Umum BPI periode 2026–2030, Fauzan Zidni, menyampaikan bahwa BPI memiliki visi mewujudkan ekosistem perfilman yang menghasilkan film Indonesia yang unggul dan kompetitif, didukung sumber daya yang kompeten, lingkungan kerja yang sehat, serta ekosistem bisnis yang berkelanjutan.
Untuk mencapai visi tersebut, BPI mengusung empat pilar utama, yaitu film yang unggul dan kompetitif, peningkatan kompetensi SDM, penguatan ekosistem bisnis yang sehat, serta sistem komunikasi yang berdaya.
Untuk mencapai visi tersebut, BPI mengusung empat pilar utama, yaitu film yang unggul dan kompetitif, peningkatan kompetensi SDM, penguatan ekosistem bisnis yang sehat, serta sistem komunikasi yang berdaya.Dok. Biro Komunikasi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.
“Saat ini ini fokus utama kita dengan pengembangan sdm, Advokasi kebijakan, hingga memperkuat kehadiran film Indonesia dalam market international. Kita juga berharap bisa kerja sama untuk policy making terutama untuk perlindungan kekayaan intelektual,” ujarnya.
Saat ini, BPI menaungi 75 organisasi yang mewakili berbagai unsur dalam industri perfilman Indonesia. Keberadaan organisasi tersebut menjadi salah satu pilar penting dalam membangun ekosistem perfilman yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Ekraf didampingi Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, Dessy Ruhati; Deputi Bidang Kreativitas Media, Cecep Rukendi, serta Direktur Film, Animasi dan Video, Doni Setiawan.
