SATUJABAR, BANDUNG–Puluhan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari sejumlah daerah di Jawa Barat, mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka datang mempertanyakan kepastian status yayasan, yang disebut menjadi mitra dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
Para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (26/05/2026), tergabung dalam Yayasan Solusi Bangun Bangsa (YSBB). Selain itu, ada juga pengelola SPPG dari beberapa yayasan lainnya.
Para pengelola SPPG berasal dari sejumlah daerah di Jawa Barat, di antaranya Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Sumedang. Kedatangan para pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut, untuk mempertanyakan sekaligus meminta kepastian terkait yayasan tempat mereka bernaung, sudah terverifikasi di BGN, atau belum.
Menurut koordinator pengelola dapur, Oesep Sarwat, mereka sudah lama menunggu kejelasan terkait waktu operasional dapur MBG. Berdasarkan data yang dipegangnya, terdapat seratus lebih dapur MBG tergabung di YSBB.
“Kami sudah mengeluarkan banyak uang untuk biaya sewa tempat, renovasi bangunan, dan dana koordinasi. Tapi belum belum juga mendapat kepastian terkait waktu operasional dapur,” ujar Oesep kepada wartawan.
Oesep mengatakan, para pengelola dapur sudah hampir setahun menanti kepastian dari pihak yayasan. Pihak yayasan selama ini mengklaim sebagai mitra dari Kementerian Pertahanan.
“Rata-rata per dapur (MBG), pengelola sudah keluar uang di kisaran Rp.300 hingga Rp.400 juta,” kata Oesep.
Oesep mengungkapkan, SPK (surat peeintah kerja) disebut tidak kunjung turun, dan pihak yayasan beberapa kali mengulur kepastian terkait SPK, tidak sesuai kesepakatan sebelumnya.
Setiap pengelola dapur telah menunggu SPK, sejak tahun 2025. Selama ini, pihak yayasan beralasan masih menunggu peluncuran secara nasional dan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Bukan hanya materi yang sudah banyak keluar, para pengelola dapur dan pihak investor saat ini mengalami beban mental. Puluhan orang relawan yang sudah direkrut juga selalu mempertanyakan kepastian kapan mereka mulai bekerja,” ungkap Oesep.
Para pengelola dapur juga telah menggelar pelatihan relawan melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Jawa Barat. BGN diharapkan bisa memberikan solusi agar dapur yang sudah dibangun dengan biaya besar, bisa tetap dimanfaatkan dalam menjalankan progam MBG.
“Kami datang ke BGN memohon ada kebijakan agar dapur yang sudah dibangun dengan biaya besar, bisa dimanfaatkan dalam menjalankan program MBG. Kami murni ingin menyukseskan dan membantu pemerintah dengan menjadi mitra BGN,” jelas Oesep.
YSBB Bukan Mitra BGN
Para pengelola sebelumnya juga telah melaporkan persoalan tersebut ke Polda Jawa Barat. Pihak Polda Jawa Barat menindaklanjutinya dengan konfirmasi ke Kantor BGN, terkait nama Yayasan Solusi Bangun Bangsa (YSBB).
Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menyatakan, nama YSBB tidak tercatat sebagai mitra BGN. BGN juga tidak mengetahui klaim kerjasama YSBB dengan Kementerian Pertahanan, sesuai disampaikan para pengelola dapur.
Sony meminta masyarakat yang ingin bertanya terkait Program MBG, agar datang langsung ke Kantor BGN. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai maraknya praktik penipuan menjanjikan penjualan titik lokasi SPPG, atau dapur MBG.
“Masyarakat bisa datang langsung ke Kantor BGN. Jangan sungkan untuk bertanya, agar mendapat keterangan jelas, jangan sampai menjadi korban praktik penipuan,” ujar Sony.
BGN juga meminta masyarakat lebih berhati-hati terhadap tawaran kerjasama pengelolaan dapur SPPG yang tidak jelas status dan legalitasnya. BGN belum bisa menjanjikan terkait keinginan para pengelola bisa ada kebijakan dan solusi terhadap dapur yang sudah dibangun, untuk menghindari kerugian lebih besar.
