SATUJABAR, BANDUNG–Provinsi dengan jumlah kasus keracunan tertinggi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), ditempati Jawa Barat, sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, sebanyak 4.125 korban keracunan MBG berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bersama para relawan terus melakukan pemantauan dan menerima laporan dari berbagai daerah terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tata kelola dari keberlangsungan program unggulan Pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut, menuai keprihatinan dan protes, setelah banyaknya pelajar menjadi korban keracunan seusai menyantap menu MBG yang didistribusikan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke sekolah-sekolah.
JPPI mencatat, Jawa Barat menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan kasus keracunan tertinggi dalam program MBG, sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Sebanyak 4.125 korban keracunan MBG berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat, disusul Jawa Tengah dengan 1.666 korban.
Posisi ketiga ditempati Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebanyak 1.053 korban, kemudian Provinsi Jawa Timur 950 korban, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 800 korban.
“Setiap pekan, ribuan anak tumbang menjadi korban MBG, tapi negara membiarkan dapur-dapur (SPPG) tetap beroperasi. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi sudah krisis tanggung jawab terhadap publik,” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam keterangannya, Kamis (16/10/2025).
Ubaid mengatakan, pada periode 06 hingga 12 Oktober 2025 saja, tercatat ada sebanyak 1.084 korban baru keracunan usai mengkonsumsi menu MBG. Data terakhir korban keracunan MBG, sejak awal tahun sudah 11.566 anak.
JPPI menilai, lonjakan jumlah kasus keracunan dalam setiap pekannya menunjukkan kegagalan tata kelola program MBG, dan pengendalian mutu di lapangan. Kondisi tersebut, tidak saja berdampak pada keselamatan peserta didik yang terancam dan terganggu psikologisnya, tapi juga mulai meluas ke kalangan lain.
Bahkan, JPPI menerima laporan, sejumlah guru, balita, ibu hamil, hingga anggota keluarga turut menjadi korban keracunan menu MBG. Paket menu MBG yang dibawa pulang, bahkan juga disalurkan ke posyandu menjadi penyebab meluasnya kasus keracunan hingga ke balita dan rumah tangga.
“JPPI menilai Badan Gizi Nasional (BGN) telah gagal dalam menjalankan prinsip dasar tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Anggaran ratusan triliun tanpa payung hukum yang jelas, sementara ribuan anak harus menjadi korban keracunan dari percobaan kebijakan pemerintah yang belum matang,” sesal Ubaid.
Pelibatan Publik
JPPI mendesak pemerintah, dalam hal ini BGN, untuk memperkuat aspek transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan publik dalam menjalankan Program MBG. Draf Peraturan Presiden (Perpres) terkait program disebut unggulan Pemerintah Prabowo-Gibran tersebut, masih tertutup dari publik.
“Draf Perpres terkait program MBG, hingga kini masih tertutup rapat. Publik dan organisasi masyarakat sipil sama sekali belum tahu isi draf-nya, sehingga kita sudah kecolongan. Anggaran triliunan menggelontor tanpa dasar hukum yang jelas, dan ini sangat berbahaya jika terus dibiarkan,” tegas Ubaid.
JPPI juga menyoroti adanya konflik kepentingan dalam pengelolaan dapur MBG. Ubaid menuding banyak dapur SPPG dikelola pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan lembaga penegak hukum dan militer.
“Bagaimana mungkin Institusi Polri bisa menindak dapur yang mereka kelola sendiri? DPR mengawasi proyek yang dikerjakan oleh timnya sendiri? Bahkan dapur-dapur di bawah BGN terafiliasi dengan TNI. Program dari kebijakan buat publik, tidak bisa dikelola seperti bisnis keluarga,” ungkap Ubaid.
Pemerintah harus mengutamakan kualitas program, bukan hanya mengejar target kuantitas penerima popgram MBG. Ironi, progran gizi seharusnya menyelamatkan, bukan justru mencelakakan.
Pemerintah juga perlu melibatkan kantin sekolah dan usaha lokal. JPPI mendukung usulan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk melibatkan kantin sekolah dalam menyediakan paket MBG, jauh lebih transparan, efisien, dan bisa memperkuat ekonomi lokal serta sektor pendidikan.
