SATUJABAR, BANDUNG–Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ‘keukeuh’ tidak akan pernah mencabut larangan study tour di sekolah, meski didemo para pelaku usaha pariwisata. Dedi Mulyadi tetap pada komitmennya, kebijakan larangan study tour di sekolah dibuat untuk melindungi dan menjaga ketenangan para orangtua siswa supaya tidak terbebani biaya-biaya tambahan yang bukan bagian dari pendidikan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan, aksi demo ribuan pelaku usaha pariwisata di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (21/07/2025), semakin memperjelas bahwa kegiatan study tour selama ini, lebih menyerupai jalan-jalan, atau piknik, ketimbang kegiatan edukatif.
“Dengan adanya demonstrasi itu, semakin jelas, study tour sebenarnya hanyalah kegiatan jalan-jalan, piknik, atau rekreasi. Buktinya, yang demo kemarin (Senin), adalah para pelaku usaha pariwisata,” ujar Dedi Mulyadi, yang disampaikannya melalui akun Instagram pribadi @dedimulyadi71, Selasa (22/07/2025).
Aksi demo tidak menyurutkan Dedi Mulyadi, ‘keukeuh’ tidak akan pernah mencabut larangan stydy tour di sekolah. Dedi Mulyadi tetap pada komitmennya, larangan study tour di sekolah dibuat untuk melindungi dan menjaga ketenangan para orangtua siswa.
Dedi Mulyadi menyebut, para pendemo terdiri dari beragam profesi yang berkaitan dengan dunia pariwisata, mulai pengusaha travel, sopir bus pariwisata, hingga pemilik transportasi wisata. Bahkan, aksi demo juga turut didukung pelaku pariwisata di luar Jawa Barat, termasuk Yogyakarta, dengan melibatkan penyedia jasa kendaraan Jeep wisata di Kawasan Merapi.
Dedi Mulyadi ingin melindungi para orangtua siswa dari kewajiban membayar biaya yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Komitmennya, menjaga ketenangan para orangtua supaya tidak terbebani biaya.
“Pemerintah harus berpihak kepada masyarakat, terutama menjamin agar dunia pendidikan tidak terganggu oleh pengeluaran (biaya) tambahan. Saya akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, memastikan pendidikan berjalan tanpa dibebani biaya-biaya tidak mendukung pembentukan karakter siswa,” tegas Dedi Mulyadi.
Pariwisata Jangan Memaksa
Dedi Mulyadi menyatakan, tetap mendukung berjalannya perkembangan industri pariwisata. Namun, segmen pasar pariwisata sebaiknya difokuskan saja pada mereka yang mampu secara ekonomi.
“Harapan saya, industri pariwisata tetap maju, pengunjungnya mereka yang benar-benar mempunyai kemampuan ekonomi, termasuk turis asing. Bukan keluarga dengan penghasilan pas-pasan yang terpaksa ikut hanya karena study tour,” ungkap Dedi.
Dedi Mulyadi menyoroti dampak tekanan sosial yang kerap dialami anak-anak (siswa) saat tidak ikut kegiatan study tour di sekolah, seperti rasa takut diejek teman-temannya. Sehingga kebijakan larangan study tour di sekolah sangat berdasar dan beralasan.
Sehari sebelumnya, para pekerja pariwisata di Jawa Barat, menggelar aksi unjukrasa di Gedung Sate, Kota Bandung. Para pengunjukrasa mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, segera mencabut surat edaran tentang larangan kegiatan study tour.
Para pengunjukrasa mendatangi Gedung Sate menggunakan puluhan bus berklakson telolet. Para pengunjukrasa mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, segera mencabut surat edaran Nomor 43/PK.03.03/KESRA, yang melarang kegiatan study tour di setiap sekolah.
“Tuntutan kita itu hanya satu, Gubernur Jawa Barat agar segera mencabut surat edaran larangan kegiatan studi tour. Study tour dari sekolah di Jawa Barat ke luar Jawa Barat,” ujar koordinator Aksi, Herdi Sudardja.
Herdi mengungkapkan, sejak larangan kegiatan study tour diberlakukan, sejumlah pekerja pariwisata kesulitan mendapat pemasukan. Tidak hanya pengusaha bus, pekerja wisata, tapi berimbas ke UMKM penyedia jasa oleh-oleh, katering, hingga agen travel.
Tidak seperti Jawa Barat, Provinsi lain seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah, tidak memberlakukan larangan study tour. Berbagai upaya sudah dilakukan, tetapi tetap tidak membuahkan hasil, sama sekali tidak direspon Dedi Mulyadi.
“Kita sudah melakukan beberapa upaya, dengan meminta audiensi. Bahkan, para pengusaha jasa wisata dan sektor transportasi pariwisata di Jawa Barat, juga sudah melayangkan surat ditujukan kepada Gubernur, Dedi Mulyadi, pada Mei 2025, tetapi tidak direspon,” ungkap Herdi.
Herdi menilai, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, seperti oligarki, karena tidak pernah mau bertemu pengusaha dari sektor pariwisata. Dedi Mulyadi ‘keukeuh’ dengan kebijakannya melarang study tour di sekolah.
Herdi mengancam akan menurunkan pengunjukrasa lebih besar lagi, jika aspirasinya tetap diabaikan. Saat ini, baru sepuluh persen-nya saja para pekerja pariwisata yang turun.(chd).
