BANDUNG – Provinsi Jawa Barat kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan TP2DD Award sebagai Provinsi Terbaik 2024 untuk wilayah Jawa-Bali.
Penghargaan itu diserahkan oleh Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengarah Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), kepada Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin.
Acara penyerahan penghargaan berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada Senin (23/9/2024). Dalam kesempatan tersebut, Bank bjb juga menerima penghargaan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbaik dalam mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen BPD Jawa Barat dan Banten dalam mendorong transformasi digital di sektor perbankan daerah.
Acara TP2DD Award dihadiri oleh para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia, yang berkontribusi dalam pengembangan dan implementasi digitalisasi di daerah masing-masing. Dalam sambutannya, Airlangga Hartarto menekankan pentingnya digitalisasi dalam mendukung kebijakan transaksi elektronik di pemerintah daerah.
“Terkait digitalisasi, Indonesia sebagai pimpinan ASEAN tahun lalu telah mendorong dan mendukung Digital Economy Framework Agreement. Oleh karena itu, P2DD ini sangat penting, terutama dalam implementasi kebijakan transaksi elektronik pemda. Saat ini, 87,9 persen atau 480 pemerintah daerah telah terlibat, dan hal ini harus terus ditingkatkan,” ungkap Airlangga melalui siaran pers Humas Pemprov Jabar.
Ia menambahkan bahwa realisasi pajak dan retribusi daerah mengalami pertumbuhan signifikan dengan pencapaian target sebesar 7,91 persen secara year-on-year, di mana kontribusi tertinggi berasal dari Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) juga menunjukkan peningkatan, dengan partisipasi pemerintah daerah naik dari 90,2 persen pada 2023 menjadi 93,3 persen pada tahun ini.
“Pada tahun 2024, Satgas P2DD memberikan penghargaan tambahan bagi pemerintah daerah yang baru bergabung. Diharapkan Kementerian Keuangan bisa mengalokasikan tambahan transfer dana insentif sebesar Rp1 triliun, yang akan dibagikan tiga kali dalam setahun atau setiap empat bulan,” tutupnya.
Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah dan BPD lainnya untuk terus berinovasi dalam mendukung digitalisasi serta meningkatkan kinerja di sektor pemerintahan dan perekonomian daerah.
