SATUJABAR, CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mencatat penurunan angka kemiskinan yang signifikan pada tahun 2025.
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bogor turun menjadi 6,25 persen di 2025. Angka tersebut jauh lebih rendah dari persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat 7,46 persen dan Nasional 9,63 persen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang), Bambam Setia Aji menjelaskan, Kabupaten Bogor menjadi salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat sejak tahun 2007. Hal tersebut karena jumlah penduduk terbesar di tingkat Kabupaten/Kota, bahkan diperkirakan lebih 6 juta jiwa pada 2025 sesuai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Walaupun jumlah penduduk miskin 446.790 orang berbanding dengan 6 juta Jiwa penduduk Kabupaten Bogor, Rasio kemiskinan di Kabupaten Bogor ini justru lebih rendah dari rata-rata provinsi Jawa Barat dan Nasional. Tren penurunan kemiskinan juga tercatat sejak 2021 dengan angka kemiskinan berada di 8,13 persen, kini turun ke 6,25 persen di 2025,” jelas Bambam melalui keterangan resmi Humas Pemkab Bogor.
Bambam mengungkapkan, artinya sekitar 120 ribu orang telah keluar dari zona kemiskinan dalam lima tahun terakhir, dengan rata-rata 24 ribu orang per tahun. Angka ini dianggap sebagai hasil nyata dari berbagai program pemerintah daerah yang menyentuh lapisan masyarakat miskin.
“Selain itu Kabupaten Bogor sudah terbentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bogor dengan total alokasi anggaran di tahun 2025 mencapai 700 Milyar, Beberapa program utama yang disebut sebagai kontributor penurunan kemiskinan adalah, perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu). Tahun 2025 ditargetkan sebanyak 3.406 unit rutilahu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat tidak mampu,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, kemudian program hunian tetap yang menyediakan rumah layak bagi keluarga terdampak bencana alam. Program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan ekonomi mikro, untuk meningkatkan pendapatan warga miskin secara berkelanjutan.
“Pemerintah daerah optimistis bahwa upaya berkelanjutan dalam pembangunan fisik dan pemberdayaan sosial akan semakin mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor, salah satunya di tahun di 2026 Bupati Bogor menganggarkan 1 Trilliun untuk jaminan kesehatan 100% Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.” kata Bambam.
Bambam menuturkan, meski demikian, Pemkab Bogor menyadari masih menghadapi tantangan serius. Jumlah penduduk 6 juta yang sangat besar untuk tingkat Kabupaten yang jumlahnya bahkan lebih besar dari 25 provinsi lainnya di Indonesia juga tingginya risiko bencana alam menjadi potensi pemicu kemiskinan baru.
“Kami terus berupaya agar Kabupaten Bogor yang merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar se-Indonesia bisa mengentaskan kemiskinan bersama-sama. Untuk itu, kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan stakeholder lainnya terus diperkuat agar penanganan kemiskinan efektif dan menyeluruh,” pungkas Bambam.
