JAKARTA – Tahun lalu, Indonesia memasok hampir separuh batu bara yang diperdagangkan di dunia. Namun, harga batu bara justru jatuh ke titik terendah. Untuk membalik keadaan itu, pemerintah memilih mengendalikan produksi lewat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Hasilnya, harga naik dan pendapatan negara ikut terdongkrak.
“Jadi produksinya terkoreksi, turun, tapi pendapatannya naik. Ini baru paten. Gak dijual murah barang kita,” kata Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat membuka Mineral dan Batubara Convention – Expo (Minerba Convex) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (2/11) melalui keterangan resminya.
Bahlil menjelaskan, konsumsi batu bara dunia mencapai sekitar 8,9 miliar ton per tahun, sementara yang diperdagangkan antarnegara sekitar 1,3 miliar ton. Pada 2025, Indonesia memasok sekitar 540 juta ton, atau menurut Bahlil setara 43 persen pasokan dunia.
Besarnya pasokan itu tidak berbanding lurus dengan keuntungan. Profit perusahaan tidak terlalu besar dan pendapatan negara tidak maksimal. Menurut Bahlil, pembukaan lahan tambang yang jorjoran membuat batu bara Indonesia akhirnya dijual murah.
Bahlil mengaku sempat membuat aturan untuk menaikkan Harga Batubara Acuan (HBA), tetapi tidak diindahkan. Pemerintah kemudian memilih menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan. Hasilnya, harga batu bara tahun ini bisa mencapai 154 dolar AS.
“Jangan kita mengelolanya seperti orang yang kelaparan. Jangan seperti orang yang baru puasa, tiba-tiba buka puasa, apa aja yang mau dimakan,” ujarnya.
Bahlil meminta pengusaha tidak saling mendahului. Ia memahami pengusaha selalu ingin meraih keuntungan maksimal, tetapi pembagian RKAB juga harus adil. Jumlah perusahaan yang mengajukan RKAB naik dari sekitar 500 perusahaan pada 2025 menjadi 650 perusahaan pada 2026.
Menurut Bahlil, kondisi ideal adalah produksi tinggi dengan harga bagus. Namun, ketika harga sedang turun, produksi tidak boleh digenjot secara jorjoran.
Strategi ini sejalan dengan tren penerimaan negara. Bahlil menyebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 2025 berada di kisaran Rp130-135 triliun, dan per 1 Oktober 2026 telah menembus Rp141 triliun. Hingga akhir 2026, PNBP diperkirakan mencapai Rp160-165 triliun.
Melalui pengendalian produksi, pemerintah ingin memastikan batu bara Indonesia tidak lagi dijual murah, sekaligus menjaga cadangan agar tetap memberi manfaat bagi generasi mendatang.
