BANDUNG – Sektor pertanian di Jawa Barat menyumbang Rp600 triliun dan menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan signifikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan hal ini dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Jawa yang berlangsung di Hotel Tentrem, Kota Semarang pada Rabu, 14 Agustus 2024.
Herman menyoroti bahwa indeks gini ratio Jawa Barat mencapai 0,425, salah satu yang tertinggi di Indonesia, menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi yang cukup besar antara petani dan buruh tani dengan kelompok masyarakat lainnya. “Indeks gini di Jabar termasuk yang tertinggi di Indonesia. Ini menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi yang signifikan, dan kita harus mencari solusi agar yang kurang mampu tidak semakin terpuruk,” kata Herman dikutip dari jabarprov.go.id.
Selain itu, Herman juga menyoroti masalah terkait pinjaman online (pinjol), yang kerap memberatkan beban hidup petani dan buruh tani. Statistik menunjukkan jumlah pinjaman outstanding, baik legal maupun ilegal, di Jawa Barat mencapai hampir Rp16,5 triliun dengan sekitar 535.000 petani terpapar.
“Banyak petani mengandalkan pinjol untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebelum masa panen, dan ini sangat memprihatinkan,” ungkap Herman.
Herman berharap Pemerintah Pusat, melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, dapat melakukan intervensi untuk menciptakan skema pinjaman mikro dan supermikro yang lebih mudah diakses oleh petani dan buruh tani.
“Jika masalah ini tidak segera diatasi, potensi ledakan sosial sangat mungkin terjadi, mengingat indeks gini kita sudah berada pada level lampu kuning menuju merah,” jelasnya.
Selain itu, Herman juga menekankan tantangan lain yang dihadapi sektor pertanian Jabar, seperti alih fungsi lahan pertanian dan anomali cuaca yang mengancam produktivitas padi. Pada tahun 2024, Jabar menargetkan produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 11 juta ton, lebih tinggi dari target tahun 2023 yang sebesar 9,14 juta ton.
