JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi praktik-praktik curang dan rakus—yang ia sebut sebagai “serakahnomics”—di sektor pangan nasional. Penegasan ini disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/08).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan mewujudkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai fondasi membangun generasi emas Indonesia.
“Program ini bukan sekadar program sosial, tapi investasi jangka panjang yang diakui PBB sebagai salah satu yang terbaik untuk masa depan bangsa,” ujar Presiden dikutip Setneg.
Sejak diluncurkan tujuh bulan lalu, program MBG telah menjangkau 20 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah, anak prasekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Presiden menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang turut serta mendukung keberhasilan program ini.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional beserta jajarannya. Terima kasih juga kepada TNI, Polri, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ormas-ormas, koperasi, dan yayasan-yayasan yang telah bergotong-royong membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh provinsi,” tutur Presiden.
Hingga Agustus 2025, tercatat 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah berdiri di 38 provinsi, menciptakan sekitar 290.000 lapangan kerja baru di sektor dapur dan distribusi makanan, serta melibatkan lebih dari satu juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM. Program ini juga terbukti meningkatkan kehadiran dan prestasi anak-anak di sekolah serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
Dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan, Presiden memaparkan sejumlah langkah strategis, antara lain pembukaan jutaan hektare sawah baru di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, serta pemangkasan birokrasi agar pupuk langsung diterima petani.
“Hari ini kita surplus beras, dengan cadangan nasional lebih dari 4 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Kita kembali bisa ekspor beras dan jagung. Harga gabah stabil, petani kita tersenyum,” ungkapnya.
Di tengah capaian tersebut, Presiden menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap praktik manipulatif di sektor pangan. Ia menyoroti keberadaan usaha penggilingan beras skala besar yang disebutnya harus tunduk pada regulasi pemerintah.
“Usaha penggilingan-penggilingan besar wajib mengantongi izin khusus jika ingin tetap beroperasi di bidang ini. Kalau tidak, silakan pindah ke sektor lain. Jangan bermain-main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia,” tegasnya.
Dengan sikap tegas tersebut, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menjaga kedaulatan pangan dan memastikan setiap kebijakan di sektor ini berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan pada kepentingan segelintir pihak yang hanya mencari keuntungan semata.
