SATUJABAR, BANDUNG–Polda Jawa Barat menggelar Operasi Antik Lodaya 2026. Operasi digelar selama 10 hari, difokuskan pada pemberantasan kejahatan narkotika, termasuk memperketat pengawasan peredarannya di ruang digital.
Operasi Antik Lodaya 2026 digelar Polda Jawa Barat, sejak 07 hingga 16 Oktober.
Menurut Irwasda Polda Jawa Barat, Kombes Pol. Benny Subandi, penanganan kasus narkotika tidak bisa dilakukan secara parsial. Setiap pengungkapan wajib dikembangkan untuk bisa membongkar jaringan lebih besar hingga ke pengendali utamanya.
“Penanganan tidak bisa dilakukan secara parsial. Setiap pengungkapan wajib dikembangkan untuk mengetahui siapa pengendalinya, dari mana barang berasal, jalur distribusinya, hingga siapa saja yang terlibat dalam jaringan tersebut,” ujar Benny dalam keterangannya, Jum’at (02/10/2026).
Benny menjelaskan, pendekatan menekankan pentingnya mengungkap rantai distribusi secara utuh, mulai dari sumber barang hingga ke tangan pengguna. Dengan begitu, penindakan diharapkan tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi mampu menyasar aktor intelektual di balik peredaran.
Operasi Antik Lodaya 2026 juga menyasar perkembangan teknologi informasi yang telah membuka celah baru dalam praktik kejahatan narkotika. Transaksi dan komunikasi jaringan pengedar banyak memanfaatkan platform digital untuk menghindari deteksi aparat dan tangkap tangan.
Pengawasan terhadap aktivitas di ruang digital menjadi salah satu fokus utama dalam Operasi Antik Lodaya 2026. Informasi intelijen menjadi dasar utama menentukan sasaran penindakan.
“Informasi intelejen kemudian ditindaklanjuti melalui langkah preemtif dan preventif, hingga proses penindakan. Pengawasan terhadap aktivitas berkaitan dengan peredaran narkotika di ruang digital terus diperkuat dan dipantau,” jelas Benny
Benny menegaskan, untuk mencegah potensi penyimpangan, fungsi pengawasan internal akan dioptimalkan selama operasi berlangsung. Tujuannya, agar proses bisa berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Setiap jajaran diharapkan dapat menjalankan tugas secara adaptif, responsif, kolaboratif, dan solutif, demi menjaga kondusivitas di wilayah hukum Polda Jawa Barat,” tegas Benny.
