CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan berbagai pemangku kepentingan, kegiatan pembinaan dan pendampingan diselenggarakan di Gedung Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Selasa (5/8/2025).
Mewakili Bupati Bogor, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, Nurhayati, secara resmi membuka acara tersebut. Turut hadir Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), perwakilan Halal Science Center (HSC) IPB University, pengurus TP PKK Kabupaten Bogor, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), serta pelaku UMKM dari berbagai sektor.
Dalam sambutannya, Nurhayati menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin antara BPJPH dan Pemkab Bogor. Ia menekankan pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan keamanan, kenyamanan, kepastian hukum, dan peningkatan daya saing produk UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.
“Saya berharap ke depan semakin banyak produk UMKM dan IKM di Kabupaten Bogor yang bersertifikat halal, sehingga mampu bersaing di pasar internasional dan membawa nama baik Kabupaten Bogor sebagai pusat produk halal unggulan,” ungkapnya melalui keterangan resmi.
Ia juga menjelaskan bahwa sertifikasi halal menjadi isu strategis di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim. Selain untuk memenuhi regulasi, status halal juga menjadi nilai tambah dalam ekspor produk-produk lokal.
“Pemkab Bogor telah membina sebanyak 35.636 UMKM sepanjang tahun 2024, termasuk 340 oleh TP PKK, 334 oleh Dinas Perikanan dan Peternakan, serta 1.277 pelaku usaha melalui program self declare,” lanjut Nurhayati.
Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal pertumbuhan UMKM Bogor yang lebih berkualitas dan mampu menembus pasar global dengan produk yang telah bersertifikat halal.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH BPJPH, E.A. Chuzaemi Abidin, mengapresiasi langkah Pemkab Bogor dalam memfasilitasi pelaku UMKM untuk mengikuti program sertifikasi halal gratis.
“BPJPH memberikan kuota besar untuk sertifikasi halal gratis di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Barat. Kami berharap Kabupaten Bogor dapat memaksimalkan peluang ini,” ujarnya.
Chuzaemi juga mengingatkan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman akan menjadi kewajiban mulai 18 Oktober 2026. Ia mengimbau para pelaku usaha untuk segera memanfaatkan fasilitas ini sebelum masa wajib diberlakukan.
“Kalau sudah masuk masa wajib halal, maka produk yang belum tersertifikasi akan dikenai sanksi. Maka sekarang adalah waktu yang sangat tepat karena prosesnya difasilitasi dan tanpa biaya,” tegasnya.
Ia juga mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan pendampingan dari HSC IPB University dalam proses pendaftaran. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), pemerintah daerah juga siap membantu prosesnya bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
