SATUJABAR, JAKARTA – Pemerintah menargetkan implementasi mandatori biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar.
B50 merupakan campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan 50 persen bahan bakar solar. Program ini melanjutkan keberhasilan implementasi biodiesel pada tingkat campuran sebelumnya, mulai dari B20, B30, hingga B40.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa berbagai tahapan pengujian teknis telah dilakukan secara menyeluruh dan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pengujian tersebut dipimpin oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM.
“Secara teknis sudah dilakukan uji coba yang dilakukan oleh tim kami dari Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Ibu Dirjen EBTKE Prof. Eniya. Hasilnya sangat menggembirakan,” ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (18/6).
Salah satu hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas B50 dinilai lebih baik dibandingkan B40 dari sisi kadar air. Menurut Bahlil, hingga saat ini kadar air pada B50 tercatat lebih rendah dibandingkan B40, sehingga memberikan indikasi performa dan stabilitas bahan bakar yang semakin baik.
Pengujian juga dilakukan pada berbagai jenis kendaraan dan peralatan operasional untuk memastikan kesiapan implementasi secara luas. Uji coba mencakup kendaraan angkutan, alat berat sektor pertambangan, ekskavator, kapal, kereta api, hingga berbagai mesin dan kendaraan pertanian.
“Ini sudah dilakukan uji coba di berbagai kendaraan, baik alat berat, kapal, kereta api, dan kendaraan lainnya. Sektor tambang, ekskavator, hingga alat pertanian semuanya sudah dilakukan,” kata Bahlil.
Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah optimistis peluncuran B50 pada semester II tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana. Implementasi B50 diharapkan mampu menekan kebutuhan impor solar secara signifikan, bahkan berpotensi menghilangkan impor untuk jenis solar tertentu apabila program berjalan optimal.
Selain memperkuat ketahanan energi nasional, program biodiesel juga memberikan manfaat ekonomi yang besar. ??Pemerintah mencatat implementasi program B50 akan mampu menciptakan nilai tambah bagi industri kelapa sawit nasional sebesar Rp24,68 triliun. Program ini juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja hingga lebih dari 2,2 juta orang di sepanjang rantai pasok industri sawit dan energi.?
Dari sisi lingkungan, pemanfaatan biodiesel turut mendukung agenda transisi energi dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Program B50 diperkirakan akan mampu mengurangi emisi hingga 46,72 juta ton setara karbon dioksida (CO2), sekaligus mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional.
Sementara itu, dari aspek makroekonomi, penggunaan B50 memberikan dampak signifikan terhadap penghematan devisa negara. Dengan berkurangnya kebutuhan impor bahan bakar fosil, pemerintah memperkirakan penghematan devisa mencapai Rp157,28 triliun.
Pada 2026, pemerintah menerapkan skema transisi melalui pelaksanaan B40 pada semester pertama dan B50 pada semester kedua. Total alokasi biodiesel sepanjang tahun diperkirakan mencapai sekitar 17,60 juta kiloliter (kL).
Hingga 13 April 2026, realisasi penyaluran biodiesel telah mencapai sekitar 3,90 juta kL atau setara 24,9 persen dari total alokasi tahunan. Pelaksanaan program tersebut didukung oleh 26 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) dan 32 Badan Usaha BBM (BU BBM) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan dukungan 85 titik serah untuk menjamin kelancaran distribusi dan pasokan biodiesel nasional.
