JAKARTA – Pemerintah terus membangun ekosistem inovasi melalui penyediaan infrastruktur digital, pengembangan talenta, kepastian regulasi, dan kolaborasi dengan investor global.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan nilai transaksi bruto (gross merchandise value/GMV) ekonomi digital Indonesia yang mencapai USD99 miliar pada 2025 berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2025 menjadi modal penting bagi perusahaan rintisan untuk mengembangkan bisnis, menarik investasi, dan memperluas jangkauan bisnis hingga pasar internasional.
Dengan populasi sekitar 287 juta jiwa atau kurang lebih 42 persen dari total penduduk ASEAN, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai pasar domestik sekaligus pintu masuk menuju perekonomian Asia Tenggara.
“Indonesia menawarkan skala yang memadai untuk membangun bisnis sekaligus jangkauan regional untuk terus berkembang,” ujarnya dalam acara NTT Startup Challenge 2026 Pitch Day di Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026) melalui keterangan resmi.
Menurut Meutya, keunggulan Indonesia tidak hanya terletak pada jumlah penduduk, tetapi juga keberagaman karakteristik ekonomi dan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Kondisi tersebut membuka ruang bagi startup untuk mengembangkan solusi digital, menguji model bisnis, serta memperluas layanan ke berbagai segmen konsumen.
“Pasar yang beragam ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan solusi bagi berbagai kebutuhan, menguji model bisnis di tengah komunitas yang berbeda, serta berekspansi ke segmen pasar yang baru,” jelasnya.
Untuk memanfaatkan potensi tersebut, pemerintah terus memperkuat fondasi ekosistem digital agar perusahaan rintisan dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Dukungan tersebut mencakup perluasan akses infrastruktur digital, peningkatan kapasitas talenta, fasilitasi investasi, serta penguatan kepastian regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi.
“Pemerintah berperan untuk memperkuat fondasi inovasi dengan meningkatkan akses terhadap infrastruktur digital, mengembangkan talenta, memfasilitasi investasi, serta yang terpenting, menciptakan kepastian regulasi yang lebih baik, dan membangun kepercayaan publik,” tegasnya.
Meutya menambahkan kebijakan pengembangan ekonomi digital juga diarahkan untuk menciptakan persaingan usaha yang adil sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pertumbuhan startup membutuhkan lingkungan bisnis yang memberikan kejelasan aturan dan kepercayaan bagi pelaku usaha maupun investor.
“Hal ini menuntut kebijakan dan regulasi yang memberikan kejelasan, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, mendorong persaingan yang adil, serta melindungi kepentingan masyarakat luas,” katanya.
Selain memperkuat ekosistem startup, pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi digital memberikan dampak terhadap produktivitas sektor ekonomi lainnya.
Dengan pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi sebesar 8,35 persen pada 2025, pemanfaatan teknologi digital diarahkan untuk memperkuat sektor manufaktur, pertanian, perikanan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami ingin memanfaatkan momentum ini untuk mengintegrasikan solusi digital ke dalam sektor manufaktur, pertanian, perikanan, serta UMKM, guna meningkatkan produktivitas dan daya saing di seluruh sektor ekonomi,” ungkapnya.
Menkomdigi menegaskan pengembangan ekonomi digital membutuhkan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, investor, dan berbagai pemangku kepentingan.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar besarnya potensi pasar Indonesia dapat menghasilkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional.
“Ini merupakan komitmen berkelanjutan yang terus diperkuat oleh pemerintah melalui kemitraan dengan industri dan para pemangku kepentingan,” tandasnya.
