SATUJABAR, JAKARTA–Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) memutuskan, memecat Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution sebagai anggota Polri, dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ahrie Sonta yang terakhir menjabat Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Perwira Tinggi (Pati) pertama yang menjalani Sidang KKEP, setelah Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka, mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), memecat Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution sebagai anggota Polri, disampaikan Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir. Bareskrim Polri telah menetapkan Ahrie Sonta sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, bersama tiga Perwira Tinggi (Pati) lainnya, yakni mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
“Yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) (Ahrie Sonta), sebagai anggota Polri,” ujar Isir, di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 10 November 2026.
Isir menjelaskan, dalam perkara tersebut, Ahrie Sonta dinyatakan melanggar Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Polri, junto ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketentuan tersebut, meliputi Pasal 5 Ayat 1 Huruf c dan g, tentang Kewajiban dalam Etika Kelembagaan, Pasal 8 Huruf c Angka 1, tentang Kewajiban dalam Etika Kepribadian, serta Pasal 11 Ayat 1 Huruf a dan b, tentang Larangan dalam Etika Kelembagaan. Majelis KKEP juga menilai, Ahrie Sonta telah melakukan perbuatan tercela.
“Terduga pelanggar AS (Ahrie Sonta) sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan. Menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan tersebut,” jelas Isir.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dirtipid Siber) Bareskrim Polri, telah menetapkan empat Perwira Tinggi (Pati) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor telepon selule (ponse) Presiden Prabowo Subianto. Selain Presiden, ponsel sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, LSM, dan ormas, juga turut disadap.
Nama-nama keempat tersangka:
1. Mantan Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
2. Mantan Kadivkum Polri, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution.
3. Mantan Kadiv TIK Polri, Irjen Pol. Slamet Uliandi.
4. Mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.
Penyidik menjerat Slamet Uliandi dengan Pasal 332 Ayat 1 dan/atau Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentang Akses Ilegal, Pasal 258 Ayat 1 Undang-Undamg Nomor 1 Tahun 2023, tentang KUHP, serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), junto Pasal 20 Huruf j KUHP. Sementara tiga tersangka lainnya, dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 Ayat 1, dan/atau Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tentang KUHP, serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang ITE.
