• Berita
  • Tutur
  • UMKM
  • Gaya Hidup
  • Sport
  • Video
Jumat, 6 Maret 2026
No Result
View All Result
SATUJABAR
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media
No Result
View All Result
SATUJABAR
No Result
View All Result

Menag dan DPR RI Segera Bahas Bersama Batasan Biaya Haji Furoda

Editor
Jumat, 31 Januari 2025 - 08:30
Haji Mekkah Kabah

(FOTO: Kemenag)

Biaya Haji Furoda yang dijual selama ini bisa tembus hingga Rp 400 juta sampai Rp 900 juta per jamaah.

SATUJABAR, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar akan membahas soal batas maksimal biaya Haji Furoda dengan Komisi VIII DPR RI. Pasalnya, DPR menyebut biaya Haji Furoda yang dijual selama ini bisa tembus hingga Rp 400 juta sampai Rp 900 juta per jamaah.

RelatedPosts

Wali Kota Farhan Cek Proyek Kabel Tanam, PastikaN Semuanya Tuntas dan Rapi

All England 2026: Saatnya Putri Tumbangkan An Se-young di Babak 8 Besar

Sidang Ujaran Kebencian Youtuber Resbob, Minta Dipindah ke Surabaya

“Iya mungkin besok kita baru akan rapat ya,” ujar Nasaruddin. “Dalam waktu dekat ini ada pembahasan lanjutan ya,” ucap dia.

Saat ditanya apakah pihaknya setuju dengan usulan DPR tersebut, Nasaruddin hanya mengungkapkan bahwa batasan biaya haji Furoda tersebut masih perlu dibahas dulu bersama DPR.

Dia pun belum bisa memperkirakan berapa batasan biaya haji Foruda yang akan ditetapkan. Karena, menurut dia, semua itu perlu disepakati bersama Komisi VIII DPR RI.

“Nanti akan kita tentukan dalam pertemuan. Kan masalah harga itu masalah biaya itu kan harus dibicarakan bersama dengan DPR,” ucap dia.

Dalam UU No 8 Tahun 2019, Haji Furoda sendiri diartikan sebagai haji dengan kuota khusus dari pemerintah Arab Saudi. Melalui paket ini, jamaah bisa langsung berangkat haji tanpa perlu antre.

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong agar ke depan undang-undang yang mengatur perjalanan haji juga mengatur batas atas biaya haji Furoda, meskipun program itu sepenuhnya dikerjakan pihak swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi.

Marwan mengatakan, saat ini, belum ada aturan dalam negeri yang mengatur batas atas biaya haji Furoda. Biaya haji Furoda per orang dapat mencapai mulai dari kisaran Rp 400 juta sampai Rp 900 juta lebih.

“Furoda ini swasta dan di dalam undang-undang kita memang belum menyebutkan furoda. Sekalipun ini swasta, tetap saja yang berangkat itu jamaah dari Indonesia maka dalam hal perlindungan, baik keamanan maupun pembiayaan tentu Pemerintah Indonesia harus hadir di dalamnya,” kata Marwan.

Dia berharap, agar ke depan, revisi Undang-Undang Haji dapat mengatur itu. Marwan menjelaskan, tujuan pengaturan batas atas itu agar tidak ada agen-agen tertentu yang mempermainkan harga sehingga merugikan jamaah haji Indonesia.

“Warga Indonesia tidak boleh juga dipermainkan harga-harganya. Nanti yang akan datang harus kita batasi. Ada batas atas. Sekali pun orang menyerbu Furoda, harus ada batas atas,” tandas Marwan. (yul)

Tags: biaya haji furodaHajihaji furodakemenag-dpr bahas biaya haji furoda

Related Posts

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan meninjau langsung proses perapian bekas galian proyek IPT di sejumlah ruas jalan Kota Bandung, Rabu 5 Maret 2026.(Foto: Humas Pemkot Bandung)

Wali Kota Farhan Cek Proyek Kabel Tanam, PastikaN Semuanya Tuntas dan Rapi

Editor
6 Maret 2026

SATUJABAR, BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan meninjau langsung proses perapian bekas galian proyek IPT di sejumlah ruas jalan...

Putri Kusuma Wardani.(Foto: Dok. PBSI)

All England 2026: Saatnya Putri Tumbangkan An Se-young di Babak 8 Besar

Editor
6 Maret 2026

SATUJABAR, BIRMINGHAM – Satu-satunya andalan tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani harus menjalani laga berat saat harus menghadapi pemain Korea...

Adimas Firdaus Putra, terdakwa kasus ujaran kebencian terhandap Suku Sunda saat akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bandung.(Foto:Istimewa).

Sidang Ujaran Kebencian Youtuber Resbob, Minta Dipindah ke Surabaya

Editor
5 Maret 2026

SATUJABAR, BANDUNG--Sidang lanjutan perkara ujaran kebencian terhadap Suku Sunda, kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, dengan terdakwa Youtuber,...

Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan paparan dalam Rapat Tingkat Menteri Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian (SKP) Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa pada Anak dan Remaja di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (05/03/2026). Foto: Ardi W/Komdigi

Menkomdigi Tegaskan Penundaan Akses Anak ke Media Sosial Berisiko Tinggi

Editor
5 Maret 2026

SATUJABAR, JAKARTA - Pemerintah menegaskan kebijakan perlindungan anak di ruang digital tidak bertujuan melarang anak menggunakan internet, melainkan menunda akses...

(Foto: Dok. Kemenperin)

Menuju Industri Berkelanjutan, Kemenperin Fasilitasi Sertifikat Industri Hijau

Editor
5 Maret 2026

SATUJABAR, JAKARTA - Kementerian Perindustrian terus memperkuat transformasi sektor manufaktur menuju industri yang berkelanjutan melalui penerapan konsep industri hijau. Salah...

Fitch Ratings

Fitch Pertahankan Rating Indonesia di BBB, Ini Respon Bank Indonesia

Editor
5 Maret 2026

SATUJABAR, JAKARTA - Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada BBB dan melakukan penyesuaian outlook...

Category

  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Headline
  • Opini
  • Pilihan
  • Sport
  • Tutur
  • UMKM
  • Uncategorized
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media

© 2022 SATUJABAR.COM

No Result
View All Result
  • Berita
  • Tutur
  • UMKM
  • Gaya Hidup
  • Sport
  • Video

© 2022 SATUJABAR.COM

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.