SATUJABAR, BANDUNG – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung akan mengintensifkan penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) dalam rangka menjaga ketertiban, kenyamanan, serta citra kota menjelang long weekend.
Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa menyebutkan, secara umum kelompok tunawisma terbagi ke dalam tiga kategori utama, yakni gelandangan, pengemis, dan pemulung.
Berdasarkan data Dinsos, terjadi peningkatan jumlah pada ketiga kategori tersebut. Pada periode 2025, jumlah gelandangan tercatat sebanyak 156 jiwa, meningkat dari 113 jiwa pada 2024.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 129 jiwa telah dijangkau melalui Unit Social Response (USR), sementara 27 jiwa belum terjangkau.
Sedangkan jumlah pengemis mencapai 223 jiwa, naik dari 188 jiwa pada tahun sebelumnya, dengan 184 jiwa telah mendapatkan penanganan. Adapun pemulung tercatat 57 jiwa, meningkat dari 41 jiwa pada 2024.
Yorisa menjelaskan, asal daerah para tunawisma cukup beragam. Untuk gelandangan, mayoritas berasal dari luar Kota Bandung, yakni 125 jiwa, sementara 31 jiwa merupakan warga Kota Bandung. Daerah asal terbanyak berasal dari Kabupaten Bandung, Garut, dan Bandung Barat.
Hal serupa juga terjadi pada pengemis dan pemulung, yang sebagian besar berasal dari luar kota, bahkan tercatat 10 orang tunawisma berasal dari luar Pulau Jawa pada 2025.
“Sebaran mereka ada di sekitar 16 hingga hampir 20 titik rawan, terutama di kawasan strategis dan pusat aktivitas kota,” ujar Yorisa saat ditemui di Kantor Dinas Sosial Kota Bandung, Kamis, 15 Januari 2026 seperti dikabarkan Humas Pemkot Bandung.
Beberapa titik yang kerap menjadi lokasi mangkal tunawisma antara lain Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Merdeka, Taman Vanda, Jalan Riau–Lombok, Jalan Naripan–Tamblong, Taman Saparua, Taman Lalu Lintas, Simpang Lima–Asia Afrika, hingga kawasan Braga dan Cihampelas.
Keberadaan tunawisma tersebut, lanjut Yorisa, menimbulkan berbagai persoalan sosial. Mulai dari masalah kesehatan seperti risiko penyakit menular, gangguan ketertiban dan keamanan, hingga menurunnya keindahan kota.
Selain itu, praktik mengemis secara memaksa di sejumlah titik juga kerap dikeluhkan masyarakat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Bandung terus melakukan penanganan secara kolaboratif. Dinsos bekerja sama dengan Satpol PP, Damkar, DLH, DPKP, DP3A, serta unsur kewilayahan dalam melakukan penjangkauan dan penertiban secara rutin.
Dalam waktu dekat, Pemkot Bandung akan melaksanakan aksi penertiban gabungan dalam rangka beautifikasi kota, yang dijadwalkan berlangsung mulai Jumat dini hari hingga Minggu, serta dilanjutkan patroli siang dan sore.
Penertiban ini menyasar gelandangan, pengemis, hingga manusia gerobak yang kerap beraktivitas di ruang publik.
“Penanganan tidak berhenti pada penertiban saja. Setelah dijangkau, mereka akan dibawa ke rumah singgah untuk menjalani rehabilitasi sosial dan bimbingan mental-spiritual (bimtalsik) selama tujuh hari,” jelasnya.
Selama proses tersebut, Dinsos akan melakukan asesmen lanjutan untuk menentukan langkah berikutnya, mulai dari reunifikasi dengan keluarga, pemulangan ke daerah asal, hingga rujukan ke lembaga sosial sesuai kebutuhan.
Khusus bagi tunawisma dari luar Kota Bandung, koordinasi akan dilakukan dengan Dinas Sosial kabupaten/kota maupun provinsi.
Yorisa mengakui, sebagian tunawisma kerap kembali ke jalan meski telah dibina. Hal ini disebabkan faktor ekonomi. Mereka menganggap aktivitas di jalan memberikan penghasilan instan.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak memberikan uang atau barang kepada tunawisma di jalan.
“Kami akan menggencarkan sosialisasi dan imbauan, termasuk melalui Diskominfo, ATCS, serta Satpol PP, agar masyarakat tidak memberi di jalan. Memberi di jalan justru tidak mendidik dan memperpanjang masalah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yorisa menyebut, upaya beautifikasi ini juga bertujuan mendukung sektor pariwisata Kota Bandung. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan pada momen libur panjang, pemerintah ingin memastikan Bandung tetap aman, nyaman, dan memberikan kesan positif bagi para tamu.
“Kota Bandung harus tetap bersih, tertib, dan berkesan. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama,” ujarnya.
