JAKARTA – Kemenhaj atau Kementerian Haji dan Umrah membuka opsi penggunaan maskapai alternatif dalam penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Opsi tersebut menjadi salah satu langkah yang tengah dikaji untuk menekan biaya penerbangan yang saat ini menjadi komponen terbesar dalam pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj RI Ian Heriawan mengatakan pemerintah masih melakukan negosiasi dengan maskapai untuk mendapatkan biaya penerbangan yang lebih efisien. Negosiasi telah dilakukan berulang kali, baik melalui pertemuan langsung maupun secara daring.
“Kita sudah negosiasi berulang-ulang. Kita melakukan rapat offline, online juga. Terus kita upayakan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada finalisasi,” ujar Ian di Jakarta, Senin (21/9/2026) dilansir laman Kemenhaj.
Menurut Ian, komponen penerbangan memiliki porsi sekitar 40 persen dari keseluruhan BPIH. Besarnya porsi tersebut membuat ruang efisiensi pada biaya penerbangan akan sangat menentukan besaran akhir BPIH.
“Sekarang yang menjadi konsen itu masalah penerbangan. Penerbangan ini cukup tinggi, 40 persen dari BPIH. Sehingga kalau penerbangan bisa turun, otomatis BPIH bisa turun,” katanya.
Di tengah proses negosiasi tersebut, Kemenhaj mulai mempertimbangkan kemungkinan melibatkan maskapai lain yang dapat memberikan harga lebih kompetitif.
“Untuk mempertimbangkan maskapai lain yang memiliki harga yang lebih kompetitif, itu akan menjadi salah satu bahasan. Tapi akan kita hitung secara cermat,” kata Ian.
Ian menegaskan, harga bukan satu-satunya pertimbangan. Kemenhaj harus memastikan setiap skema penerbangan yang dipilih tetap mampu menjamin pelayanan, kenyamanan, dan keamanan jemaah.
“Kalau salah menghitung, salah mengkalkulasi, dampaknya akan kepada pelayanan jemaah. Karena itu kita hitung secara cermat,” ujarnya.
Kemenhaj juga telah melakukan sejumlah simulasi untuk mencari skema penerbangan yang lebih efisien, termasuk menghitung kembali alokasi di sejumlah embarkasi dan pembagian porsi penerbangan antar-maskapai.
Selain penawaran maskapai, pergerakan harga avtur dan nilai tukar turut menjadi variabel dalam kalkulasi biaya penerbangan. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menghitung setiap komponen secara hati-hati sebelum mengambil keputusan.
Sementara itu, pembahasan komponen pelayanan dalam negeri dan layanan luar negeri telah mencapai tahap akhir. Karena itu, penerbangan menjadi salah satu komponen utama yang masih menentukan angka final BPIH.
Ian mengatakan Kemenhaj tetap mengupayakan agar angka BPIH dapat ditekan dari usulan awal yang telah disampaikan dalam pembahasan bersama DPR RI.
Meski demikian, Kemenhaj belum menyampaikan angka akhir karena pembahasan dan negosiasi biaya penerbangan masih berlangsung.
“Kalau angka yang tepat, sebetulnya kita masih belum bisa putuskan. Karena tergantung nanti di maskapai. Kalau itu bisa turun, BPIH bisa turun,” ujar Ian.
Pembahasan BPIH bersama Panja Komisi VIII DPR RI terus dilakukan. Pemerintah mengupayakan proses tersebut dapat mencapai kesepakatan pada akhir September 2026 sebelum dilanjutkan ke tahapan penetapan BPIH.
“Kita upayakan di bulan ini. Mudah-mudahan akhir bulan sudah terbit,” pungkas Ian.
