Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) digelar sejak 2021 adalah ajang penghargaan bagi para pemangku kepentingan yang berkontribusi terhadap pengembangan industri halal nasional.
SATUJABAR, JAKARTA – Kementerian Agama mengapresiasi Kementerian Perindustrian yang secara konsisten menggelar Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) sejak 2021. Tahun ini, IHYA memasuki penyelenggaraan keenam sebagai ajang penghargaan bagi para pemangku kepentingan yang berkontribusi terhadap pengembangan industri halal nasional.
Apresiasi tersebut disampaikan Direktur Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, M. Fuad Nasar, usai melakukan kunjungan kerja ke Pusat Industri Halal Kementerian Perindustrian. Dalam kunjungan itu, Fuad diterima Kepala Pusat Industri Halal Kementerian Perindustrian, Dewi Setiawati, di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta.
“Kementerian Agama mengapresiasi Kementerian Perindustrian yang secara rutin sejak 2021 menyelenggarakan Indonesia Halal Industry Awards. Kegiatan ini menjadi bentuk penghargaan bagi para pemangku kepentingan yang berperan dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan memberdayakan industri halal nasional,” ujar Fuad Nasar, Kamis (16/7/2026) dikutip laman Kemenag.
Menurut Fuad, IHYA 2026 memiliki nilai strategis karena digelar menjelang pemberlakuan Wajib Halal Oktober (WHO) 2026. Ia mengatakan, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku industri, terutama terkait penggunaan bahan baku impor yang memerlukan kepastian aspek kehalalan.
Ia berharap, gelaran IHYA yang berlangsung bersamaan dengan Halal Indonesia International Industry Expo (Halal Indo) 2026 dapat menjadi ruang komunikasi antara pelaku usaha, regulator, dan pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas berbagai kendala menuju implementasi WHO 2026.
Hal tersebut sejalan dengan arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menegaskan bahwa pemberlakuan Wajib Halal Oktober 2026 merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen. Menurut Menag, 17 Oktober 2026 menjadi batas waktu pemberlakuan wajib sertifikasi halal bagi berbagai kelompok produk sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.
Penilaian IHYA 2026 dijadwalkan berlangsung mulai akhir Juli hingga akhir Agustus 2026. Penghargaan ini mencakup tujuh kategori, yaitu Perusahaan Industri Besar Halal Terbaik, Perusahaan Industri Kecil dan Menengah Halal Terbaik, Perusahaan Kawasan Industri Terbaik, Lembaga Pengelola Sentra Industri Kecil dan Menengah Terbaik, Lembaga Pemerintahan Terbaik, Institusi Pendidikan Tinggi Terbaik, serta Lembaga Jasa Keuangan Terbaik.
Puncak penyelenggaraan IHYA 2026 akan digelar pada 24–26 September 2026 dalam rangkaian Halal Indonesia International Industry Expo (Halal Indo) 2026 di BSD City, Tangerang. Ajang tersebut diharapkan menjadi wadah kolaborasi dan apresiasi bagi para pelaku industri halal, pemerintah, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem industri halal nasional.
Fuad mengimbau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), khususnya yang telah memiliki Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Halal Center, untuk berpartisipasi dalam ajang tersebut.
“Kita pasti gembira dan sekaligus bangga jika ada UIN yang menjadi nominator maupun pemenang penghargaan bergengsi tersebut pada kategori institusi pendidikan tinggi,” katanya.
Dalam pertemuan dengan Kepala Pusat Industri Halal Kementerian Perindustrian, Fuad juga menegaskan bahwa jaminan produk halal tidak hanya berkaitan dengan proses di hilir industri, tetapi juga mencakup aspek hulu yang harus dikelola sesuai ketentuan.
“Kementerian Agama memandang jaminan produk halal bukan hanya masalah hilir dalam industri, tetapi juga menyangkut masalah hulu yang semuanya perlu ditangani dengan baik sesuai regulasi dan prosedur yang berlaku. Halal life adalah kebaikan untuk semua,” tegasnya.
Sejak terbentuknya Direktorat Jaminan Produk Halal pada 2025, Kementerian Agama secara aktif berpartisipasi dalam Halal Indo yang diselenggarakan Pusat Industri Halal Kementerian Perindustrian. Ajang tersebut menjadi salah satu wadah kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem industri halal nasional.
