SATUJABAR, JAKARTA – Indonesia dan Swiss menjalin kerja sama dalam melahirkan kurikulum vokasi untuk menjawab kebutuhan SDM Industri.
Melalui Kementerian Perindustrian, Indonesia terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri untuk meningkatkan daya saing sektor manufaktur nasional di tengah dinamika global yang kian kompetitif. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pendidikan vokasi berbasis industri, sehingga lulusan yang dihasilkan semakin adaptif dan selaras dengan kebutuhan dunia usaha saat ini.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri manufaktur tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB). Kinerja tersebut tercermin dari sumbangsih industri pengolahan sebesar 19,07 persen terhadap PDB pada triwulan I 2026. Sektor ini juga tumbuh 5,04 persen (y-o-y) dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar dengan kontribusi 1,03 persen.
“Pemerintah terus berupaya menjaga momentum pertumbuhan industri manufaktur nasional. Salah satu kuncinya adalah menyiapkan SDM industri yang kompeten, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu bersaing di tingkat global,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/5).
Menurut Menperin, untuk memenangkan persaingan di pasar internasional diperlukan upaya efisiensi produksi dan penguasaan teknologi modern yang didukung oleh tenaga kerja terampil dan kompeten. Oleh karena itu, Kemenperin terus memperkuat pendidikan vokasi industri melalui unit pendidikan di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPSDMI aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk Pemerintah Swiss, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kolaborasi ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi aplikasi Industrial-Based Curriculum (IBC) yang digelar pada Jumat (8/5).
Kepala BPSDMI Doddy Rahadi menjelaskan, penguatan sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing sektor manufaktur nasional di tengah persaingan global.
“Aplikasi IBC ini memudahkan unit pendidikan vokasi dalam perencanaan dan pengelolaan kegiatan Industrial-Based Curriculum, mulai dari penyiapan data, pemantauan proses, hingga dokumentasi hasil Job Occupational Analysis (JoA) Chart secara terintegrasi,” ujar Doddy.
Selain itu, aplikasi tersebut dapat memberikan kemudahan bagi industri dalam memberikan masukan, validasi, dan review terhadap Job Occupational Analysis secara lebih fleksibel dan terstruktur. Dengan sistem yang terdigitalisasi, industri dapat berkontribusi secara berkelanjutan dalam pengembangan kurikulum pendidikan vokasi.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI) Wulan Aprilianti Permatasari menegaskan, aplikasi IBC menjadi wadah kolaborasi yang memperkuat keterhubungan antara industri dan dunia pendidikan secara berkelanjutan.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh peserta dapat memahami dan memanfaatkan aplikasi IBC secara optimal, sehingga proses penyusunan kurikulum berbasis industri dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata,” tutur Wulan.
Program Manager Swisscontact Daniel Weibel menyampaikan, salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.
“IBC secara langsung menjawab tantangan tersebut dengan menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri yang sesungguhnya. Kurikulum ini memastikan lulusan tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga benar-benar siap kerja,” ungkap Daniel.
Sejak tahun 2018, Pemerintah Swiss bersama Pemerintah Indonesia melalui proyek Swiss Skills for Competitiveness (SS4C) telah mengimplementasikan metode Developing a Curriculum (DACUM) yang kemudian berkembang menjadi Industrial-Based Curriculum (IBC). Hingga saat ini, telah dihasilkan 79 Job Occupational Analysis (JoA) Chart dari berbagai sektor dan kementerian, dan jumlah tersebut terus bertambah.
