ANTALYA TURKIYE – Kementerian Kehutanan menjajaki penguatan kerja sama dengan perwakilan Brasil dalam pengelolaan hutan tropis berkelanjutan, khususnya melalui pembiayaan konservasi, sertifikasi karbon, dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Peluang kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye, Jumat (13/11).
Delegasi Kementerian Kehutanan diwakili Staf Ahli Menteri Kehutanan, Prof. Haruni Krisnawati, bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Ristianto Pribadi. Sementara itu, perwakilan Brasil terdiri atas Virgilio Viana, Direktur Jenderal Fundação Amazônia Sustentável (FAS), dan Marco Tulio Scarpelli Cabral, yang bertugas pada bidang iklim, energi, dan lingkungan di Kementerian Luar Negeri Brasil.
Pertemuan membahas pengalaman Brasil dalam mengembangkan pendekatan konservasi hutan yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pengalaman yang menjadi perhatian adalah program FAS dalam mendorong pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah Amazon.
Melalui pendekatan tersebut, perlindungan hutan dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses air minum, energi surya, konektivitas internet, dan ketahanan pangan. Pengalaman ini menjadi bahan pertukaran pengetahuan mengenai bagaimana upaya konservasi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.
Delegasi Indonesia juga membahas pengalaman Brasil dalam pengembangan mekanisme pembiayaan perlindungan hutan, termasuk Amazon Fund. Pertukaran pengalaman tersebut menjadi kesempatan untuk mempelajari pendekatan pembiayaan berbasis hasil dan dukungan pendanaan internasional yang dapat memperkuat pengelolaan hutan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain pembiayaan konservasi, perwakilan Brasil turut menawarkan penjajakan kerja sama dan pertukaran pengalaman mengenai Ecora, sistem sertifikasi kredit karbon yang dikembangkan di Brasil. Ecora dirancang untuk memperkuat kredibilitas kredit karbon melalui metodologi yang berbasis sains, ketelusuran, verifikasi, dan tata kelola yang transparan. Inisiatif ini menjadi salah satu bahan pembahasan mengenai peluang penguatan sistem sertifikasi dan integritas pasar karbon hutan.
Bagi Indonesia, pertukaran pengalaman tersebut relevan dengan agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, penguatan Perhutanan Sosial, pemulihan ekosistem, serta pengembangan pasar karbon kehutanan yang kredibel. Pembahasan mengenai Ecora membuka peluang untuk mempelajari pendekatan sertifikasi karbon yang dikembangkan dengan mempertimbangkan kondisi nasional, sekaligus memperkuat kerja sama antara negara-negara pemilik hutan tropis.
Dalam pertemuan tersebut, para pihak juga menjajaki peluang kerja sama teknis yang melibatkan lembaga pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Kolaborasi lintas pihak dipandang penting untuk menghubungkan pengetahuan ilmiah, pengalaman lapangan, dan dukungan pembiayaan dalam pengelolaan hutan tropis.
Sebagai tindak lanjut, pertemuan membahas kemungkinan penyusunan dokumen kajian bersama (white paper) mengenai peluang kemitraan Indonesia–Brasil, serta penyelenggaraan lokakarya teknis untuk memperdalam pembahasan pembiayaan konservasi, sertifikasi karbon, dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Lokakarya tersebut dijajaki untuk dilaksanakan pada Februari atau Maret 2027, dengan waktu dan agenda yang akan dikoordinasikan lebih lanjut.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Kehutanan memperluas kemitraan internasional, khususnya dengan sesama negara pemilik hutan tropis, dalam mengembangkan solusi yang menghubungkan perlindungan ekosistem, pembiayaan inovatif, penguatan tata kelola karbon, dan pembangunan ekonomi masyarakat.
Melalui pertukaran pengalaman dan penjajakan kerja sama tersebut, Indonesia dan Brasil diharapkan dapat memperkuat kolaborasi yang berorientasi pada hasil nyata, baik dalam menjaga kelestarian hutan, mengembangkan pembiayaan konservasi, memperkuat integritas pasar karbon, maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan.
