SATUJABAR, BANDUNG–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menetapkan tersangka oknum dosen dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Oknum dosen UPI berinisial BK tersebut, kemudian dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1-A Bandung.
Oknum dosen Universita Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, berinisial BK, ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, bersama DW, kontraktor proyek. Keduanya ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) UPI Bandung
Menurut Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jawa Barar, Nur Sricahyawijaya, tersangka BK merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek dan DW, Direktur PT Arkindo Jakarta. Keduanya ditetapkan tersangka, sejak 29 Juli 2026, kemudian dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1- A Bandung
“Perkara terjadi pada tahun 2024, saat UPI Bandung melaksanakan proyek pekerjaan CWP-03, bersumber dari dana Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB), dan masuk dalam APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nilai kontraknya sebesar Rp.47.165.742.000,” ujar Cahya, dalam keterangannya, Jum’at (13/11/2026).
Cahya menjelaskan, pekerjaan proyek dilaksanakan oleh PT Arkindo selaku penyedia jasa sebagai pemenang lelang. Jangka waktu pelaksanaan selama 210 hari kalender, terhitung 30 Desember 2024, berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor 187/E4.5.3/10/2024, tanggal 3 Juni 2024 ditandatangani oleh tersangka BK dan DW.
Dalam pelaksanaannya, terdapat addendum pekerjaan tambah kurang yang mengakibatkan perubahan nilai kontrak menjadi Rp.52.484.000.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 231 hari kalender, atau sampai dengan tanggal 20 Januari 2025.
Cahya mengungkapkan, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, DW diduga menggunakan dokumen jaminan tidak sah, atau palsu. Dokumen meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan kontrak perubahan, jaminan pembayaran seratus persen, jaminan retensi, serta revisi jaminan pembayaran.
Sementara itu, BK selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi terhadap keabsahan dokumen jaminan tersebut, kepada pihak bank sebelum penandatanganan kontrak dilakukan.
Pekerjaan yang dilakukan DW kemudian mengalami deviasi minus,nsehingga tidak dapat diselesaikan sesuai ketentuan kontrak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bobot kuantitas pekerjaan yang telah terpasang hanya mencapai 75,34 persen, sehingga terdapat kekurangan bobot pekerjaan sebesar 24,66 persen.
“Meskipun demikian, BK selaku PPK tetap merealisasikan pembayaran seratus persen dari nilai kontrak kepada DW. Padahal, progres fisik pekerjaan pada saat pembayaran progresnya baru mencapai 75,34 persen,” ungkap Cahya
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026, tertanggal 26 Mei 2026, ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Paket CWP-03 UPI. Kerugian negara mencalai Rp.25.982.542.357,20.
Perbuatan dugaan tindak pidana korupsi kedua tersangka, dijerat Pasal 603, junto Pasal 3 Ayat 1, junto Pasal 20 Huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023, tentang Kitab Umdang-Undang Hukum Pidana (KUHP), junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, mereka juga dijerat Pasal Subsider 604, junto Pasal 3 Ayat 1, junto Pasal 20 Huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023z tentang KUHP, juntoPasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Tersangka BK sudah ditahan di Rutan Kelas I A Bandung, sedangkan DW saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Timika. Tersangka DW sedang menjalani proses hukum dalam perkara lain






