JAKARTA – Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah Kalimantan yang pada pemantauan terakhir menunjukkan konsentrasi hotspot relatif tinggi. Kapasitas operasi udara juga diperkuat dengan dukungan Pemerintah Jepang berupa tiga helikopter CH-47 Chinook yang telah tiba di Kalimantan Barat dan siap mendukung operasi water bombing.
Sementara itu, perkembangan positif terpantau di Riau dan Jambi yang tidak mencatat hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence pada pemantauan terakhir.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, hingga Jumat, 11 September 2026 pukul 21.15 WIB, secara nasional terdeteksi 688 hotspot high confidence, meningkat dibandingkan 569 titik pada 10 September 2026. Pada enam provinsi prioritas pengendalian karhutla, hotspot high confidence tercatat:
- Kalimantan Tengah: 271 titik, meningkat dari 96 titik;
- Kalimantan Barat: 51 titik, meningkat dari 39 titik;
- Kalimantan Selatan: 47 titik, meningkat dari 9 titik;
- Sumatera Selatan: 11 titik, turun dari 34 titik;
- Riau: 0 titik, dari sebelumnya 18 titik; dan
- Jambi: 0 titik, dari sebelumnya 2 titik.
Data tersebut menunjukkan konsentrasi perhatian pengendalian saat ini terutama berada di Kalimantan Tengah, yang mencatat hotspot high confidence tertinggi di antara enam provinsi prioritas. Penguatan operasi juga dilakukan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.
Di wilayah Sumatera, perkembangan lebih baik terlihat di Riau dan Jambi yang nihil hotspot high confidence, serta Sumatera Selatan yang mencatat 11 titik. Kendati demikian, patroli dan upaya pencegahan tetap dilakukan karena kondisi karhutla dapat berubah mengikuti cuaca dan kondisi bahan bakar di lapangan.
Kementerian Kehutanan kembali menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak serta-merta menunjukkan satu kejadian kebakaran. Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot. Karena itu, seluruh indikasi tetap diverifikasi melalui groundcheck dan pemantauan kondisi aktual di lapangan.
Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan para pihak lainnya terus melakukan patroli, groundcheck, pemadaman darat, penyekatan penjalaran api, mopping up, serta pendinginan.
Pemerintah sebelumnya telah menyiagakan 53 unit armada udara untuk mendukung pengendalian karhutla di enam provinsi prioritas. Dari jumlah tersebut:
- 34 armada digunakan untuk operasi water bombing; dan
- 19 armada digunakan untuk patroli udara dan mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Kemampuan operasi udara tersebut kini diperkuat dengan dukungan Pemerintah Jepang berupa tiga helikopter CH-47 Chinook milik Japan Ground Self-Defense Force (JGSDF). Ketiga helikopter dibawa menggunakan kapal JMSDF JS Kunisaki yang telah tiba di Terminal Kijing, Kalimantan Barat, dan dipersiapkan untuk mendukung pemadaman karhutla melalui operasi water bombing. Sebelum dioperasikan, kesiapan teknis dan keselamatan penerbangan dipastikan melalui tahapan persiapan dan flight test.
Dukungan Jepang juga melibatkan sekitar 180 personel. Dalam pelaksanaannya, pengawasan operasional helikopter berada pada TNI, termasuk aspek keamanan, flight clearance, dan penempatan Safety Officer, sedangkan misi penerbangan dikoordinasikan bersama BNPB. Dukungan tersebut merupakan bagian dari kerja sama Indonesia-Jepang di bidang Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR).
Kehadiran tiga Chinook tersebut akan memperkuat kemampuan pemadaman udara, terutama untuk menjangkau wilayah kebakaran yang sulit ditangani melalui operasi darat. Dukungan Jepang bersifat memperkuat kemampuan nasional yang telah dikerahkan dan akan diintegrasikan dengan keseluruhan operasi pengendalian karhutla pemerintah.
Pengerahan seluruh armada dilakukan berdasarkan perkembangan hotspot, hasil verifikasi lapangan, kondisi kebakaran, serta kondisi meteorologis. OMC juga tetap disiagakan untuk memanfaatkan potensi awan yang memenuhi persyaratan guna membantu pembasahan lahan.
Khusus pada ekosistem gambut, pemadaman, pembasahan, dan pendinginan terus dilakukan secara berkelanjutan karena bara dapat bertahan di bawah permukaan meskipun api tidak lagi terlihat.
Berdasarkan pemantauan PM2,5, kondisi kualitas udara di Indonesia masih bervariasi. Sebagian besar wilayah berada pada kategori baik hingga sedang, namun sejumlah area di Sumatera dan Kalimantan masih menunjukkan kondisi tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Pada bagian tertentu di Kalimantan juga masih terpantau kategori berbahaya.
Kondisi kualitas udara terus dipantau bersama perkembangan hotspot, kondisi api di lapangan, sebaran asap, curah hujan, dan kondisi meteorologis sebagai bahan dalam menentukan prioritas operasi.
Informasi BMKG pada 11 September menunjukkan kondisi jarak pandang masih bervariasi. Di Pontianak, pemantauan BMKG di kawasan Pelabuhan Dwikora menunjukkan kondisi udara kabur dengan jarak pandang sekitar 1-3 kilometer pada beberapa periode pengamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaruh partikel di udara masih perlu menjadi perhatian di Kalimantan Barat.
Di wilayah Banjarmasin, BMKG mencatat kondisi udara kabur dengan jarak pandang sekitar 4 kilometer pada awal periode, kemudian membaik hingga sekitar 10 kilometer seiring perubahan kondisi cuaca.
Kondisi jarak pandang bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, kelembapan, hujan, serta perkembangan kebakaran di lapangan. Karena itu, hotspot tidak dibaca sebagai satu-satunya indikator, tetapi dilihat bersama kondisi aktual kebakaran, kualitas udara, cuaca, sebaran asap, dan jarak pandang.
Kementerian Kehutanan bersama seluruh pihak terkait terus melakukan pemantauan dan pengendalian secara terpadu untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus mengurangi dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat yang menemukan asap, titik api, atau indikasi kebakaran diminta segera melapor agar dapat ditindaklanjuti sedini mungkin.
