JAKARTA — Dana asuransi jemaah haji Indonesia sebesar SAR 14 juta atau Rp 67,750 miliar, yang sebelumnya mengalami pemotongan kini telah dikembalikan ke rekening e-Wallet. Pengembalian tersebut merupakan hasil koordinasi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dengan otoritas terkait di Arab Saudi melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak saat menjelaskan tindak lanjut atas pemotongan dana asuransi yang berkaitan dengan jemaah haji Indonesia yang memiliki riwayat sembilan jenis penyakit tertentu.
Wamenhaj menjelaskan, koordinasi dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai dasar pemotongan, meminta validasi bersama, serta memastikan ketentuan pertanggungan asuransi terhadap sembilan jenis penyakit tersebut. Pasalnya, setiap jemaah telah mendapatkan perlindungan asuransi dengan nilai pertanggungan maksimal SAR 200.000.
“Melalui koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui KBRI Riyadh, kami meminta konfirmasi mengenai alasan pemotongan tersebut, termasuk memastikan apakah sembilan jenis penyakit dimaksud memang dikecualikan dari pertanggungan asuransi,” jelasnya di Jakarta, Selasa (10/11/2026) dilansir laman Kemenhaj.
Dalam penjelasan yang diterima bersamaan dengan pengembalian dana ke e-Wallet, otoritas Arab Saudi menyampaikan bahwa pengenaan denda terhadap jemaah haji Indonesia tahun 2026 yang memiliki riwayat salah satu dari sembilan penyakit tersebut dimaafkan.
Namun, kebijakan tersebut tidak berarti persoalan serupa dapat diabaikan pada musim haji berikutnya. Pemerintah Arab Saudi telah memberikan sinyal akan menerapkan ketentuan yang lebih ketat pada penyelenggaraan haji mendatang. Kemenhaj RI juga diminta untuk kooperatif dan memenuhi ketentuan sebagaimana disepakati dalam nota kesepahaman (MoU) yang akan ditandatangani.
Apabila pelanggaran serupa kembali terjadi, pembiayaan jemaah yang bersangkutan dapat dibebankan melalui pemotongan dana pada e-Wallet dalam aplikasi Nusuk Masar.
Karena itu, Kemenhaj menyiapkan sejumlah langkah antisipatif agar persoalan tersebut tidak berulang. Salah satunya dengan memperkuat penerapan istithaah kesehatan (istithaah sihhiyah) sejak proses persiapan keberangkatan jemaah.
“Kemenhaj berkomitmen tinggi untuk menerapkan istithaah sihhiyah bagi jemaah yang telah memperoleh porsi keberangkatan haji 1448 H/2027 M. Pemeriksaan dan pemenuhan persyaratan kesehatan harus menjadi perhatian sejak awal agar jemaah yang diberangkatkan benar-benar memenuhi ketentuan kesehatan,” ujarnya.
Selain itu, Kemenhaj juga memandang perlu menjajaki skema perlindungan asuransi tambahan bagi jemaah dengan risiko kesehatan tinggi (risti), terutama bagi kelompok yang tidak memperoleh pertanggungan dalam skema asuransi yang berlaku.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian perlindungan pembiayaan sekaligus mencegah timbulnya beban biaya yang tidak terduga bagi jemaah maupun penyelenggaraan haji.
Wamenhaj menegaskan, penguatan istithaah kesehatan, kejelasan skema perlindungan asuransi, serta kepatuhan terhadap ketentuan Pemerintah Arab Saudi perlu berjalan beriringan.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi keberangkatan, tetapi memastikan jemaah memiliki kemampuan kesehatan untuk menjalankan ibadah haji dengan aman. Perlindungan jemaah harus disiapkan sejak sebelum keberangkatan,” pungkasnya.
